Marhaban Ya Melawan, Refleksi 1 Tahun Dirahmati Versi Aktivis di Kuningan
KUNINGANSATU.COM – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan menggelar aksi simbolik pada Senin malam (16/2/2026), bertepatan dengan kegiatan refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani yang dikenal dengan akronim Dirahmati. Kegiatan refleksi tersebut berlangsung di Pendopo Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan dihadiri sejumlah unsur pemerintahan serta tamu undangan.
Di waktu yang hampir bersamaan, sekelompok mahasiswa dan aktivis berdiri di sekitar kawasan pendopo dengan membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir. Aksi tersebut berlangsung tanpa orasi maupun pengeras suara. Para peserta aksi memilih menyampaikan sikap melalui pesan tertulis dan pernyataan kepada awak media yang hadir di lokasi.
Tulisan dalam spanduk yang dibawa massa memuat berbagai isu yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan. Di antaranya persoalan penyadapan pinus ilegal yang disebut masih marak terjadi, polemik tunjangan DPRD yang sempat menjadi sorotan publik, kondisi PKL Puspa yang dinilai semakin tergerus oleh kebijakan dan keadaan ekonomi, polemik distribusi air ilegal, hingga dugaan keterlibatan oknum birokrasi dalam pelaksanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Para aktivis yang berasal dari PMII, GMNI, BEM, serta sejumlah organisasi kepemudaan lainnya menyebut aksi ini sebagai bentuk refleksi tandingan atas kegiatan resmi pemerintah daerah. Mereka menilai bahwa refleksi satu tahun kepemimpinan tidak cukup hanya memaparkan capaian program, tetapi juga harus secara terbuka mengakui dan mengevaluasi berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
Saat diwawancarai, Muhammad Saefulloh selaku Ketua BEM UNISA menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dan konstitusional. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terlebih ketika sejumlah persoalan dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang signifikan.
Ia menyampaikan bahwa isu penyadapan pinus ilegal, misalnya, bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga berdampak pada kelestarian lingkungan dan potensi pendapatan daerah. Begitu pula dengan polemik tunjangan DPRD yang menurutnya sempat memicu persepsi negatif di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Terkait kondisi PKL Puspa, Saefulloh menilai pemerintah perlu menghadirkan solusi yang berpihak dan berkelanjutan.
“Kami melihat para pedagang kecil masih menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian. Kebijakan yang diambil harus benar-benar mempertimbangkan keberlangsungan usaha mereka,” ujarnya.
Ia juga menyoroti polemik air ilegal dan dugaan keterlibatan oknum birokrasi dalam program MBG yang menurutnya perlu ditindaklanjuti secara transparan.
“Jika memang ada dugaan pelanggaran atau penyimpangan, maka harus dibuka secara terang benderang kepada publik. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.
Aksi tersebut mengusung tajuk “Marhaban Ya Melawan” Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Dirahmati Versi Para Aktivis. Tajuk itu dipilih karena aksi digelar beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan. Bagi para aktivis, momentum Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai bulan spiritualitas, tetapi juga sebagai waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi sosial dan pemerintahan.
Selama aksi berlangsung, situasi terpantau kondusif dengan pengawalan aparat keamanan. Tidak terjadi bentrokan maupun tindakan anarkis. Setelah menyampaikan pernyataan kepada awak media dan membentangkan spanduk selama beberapa waktu, massa aksi membubarkan diri secara tertib.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terkait tanggapan atas kritik dan tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.***
Tinggalkan Balasan
