Manajemen Talenta & Calo Jabatan, Wage: Kalau Sekarang Gigit Jari, Siapa yang Dulu Bagi Kursi?

KUNINGANSATU.COM,- Diterapkannya Sistem Manajemen Talenta dalam mengukur kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kuningan disebut sebagai langkah menuju birokrasi yang bersih dan profesional. Sistem ini diklaim akan menjadi alat ukur objektif dalam pengembangan karir ASN, sekaligus menutup celah bagi praktik “titipan jabatan” yang selama ini kerap dibisikkan di balik proses mutasi.

Dengan mekanisme baru tersebut, para calo jabatan dipastikan gigit jari. Tidak ada lagi intervensi politik, tekanan pihak luar, ataupun kedekatan personal dalam menentukan siapa yang pantas menduduki jabatan eselon II, III, maupun IV.

Kepala BKPSDM Kuningan, Beni Prihayatno, melalui Sekretarisnya Dodi Sudiana, menegaskan bahwa manajemen talenta kini menjadi pedoman utama dalam menilai kelayakan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi kepemimpinan.

“Penilaian berbasis manajemen talenta menjadi dasar agar promosi jabatan benar-benar diberikan kepada ASN yang layak, bukan karena kedekatan,” tegas Dodi.

Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan tanda tanya dari pemerhati kebijakan publik asal Kuningan, Bung Wage Bajingan. Ia menilai, kalimat “para calo jabatan gigit jari” menyiratkan bahwa selama ini memang ada praktik percaloan jabatan di tubuh birokrasi Kuningan.

“Kalau sekarang dibilang calo jabatan gigit jari, artinya dulu mereka hidup dan beroperasi dong. Nah, siapa mereka? Siapa yang melibatkan? Ini harus dibuka, jangan ditutup-tutupi. Bila perlu, KPK atau Kejaksaan Negeri turun tangan menyelidiki dugaan praktik jual beli jabatan di masa lalu,” ujar Bung Wage tegas, Kamis (9/10/2025).

Ia menambahkan, kebijakan baru tak akan bermakna bila akar masalah lama tidak dibongkar.

“Birokrasi bersih bukan hanya soal sistem, tapi keberanian mengungkap siapa yang selama ini bermain di belakang layar,” lanjutnya.

Publik kini menunggu bukti nyata: apakah Sistem Manajemen Talenta ini benar-benar menjadi revolusi meritokrasi, atau sekadar kosmetik birokrasi untuk menutupi bau masa lalu.

Satu hal pasti, suara keras seperti Bung Wage menjadi pengingat bahwa keadilan administratif harus berjalan seiring dengan keberanian moral, agar ke depan jabatan tak lagi bisa dibeli dan pengabdian ASN kembali dimuliakan.***

Deskripsi Iklan Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup