Kuningan Bersiap Sambut Piala Dunia 2026, 6 Titik Nobar Mulai Didaftarkan
KUNINGANSATU.COM – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai mempersiapkan sejumlah lokasi untuk penyelenggaraan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 secara resmi dan legal. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), beberapa ruang publik telah diajukan untuk mendapatkan lisensi dari TVRI selaku pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 di Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan Drs. H. Ucu Suryana, M.Si melalui Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Heri Juheri, S.Kom., M.AP, mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah telah mengajukan enam titik lokasi yang diproyeksikan menjadi tempat nobar bagi masyarakat.
“Pandapa, Tamkot, Taman Luragung, Taman Cilimus, Taman Ciawigebang, Taman Kadugede, baru pengajuan lisensi tempat,” kata Heri ketika dikonfirmasi kuningansatu.com, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar masyarakat Kabupaten Kuningan dapat menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia itu secara bersama-sama tanpa khawatir melanggar ketentuan hak siar. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh kegiatan nobar yang difasilitasi berjalan sesuai aturan sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat.
Seiring tingginya antusiasme publik terhadap gelaran Piala Dunia, Heri mengingatkan bahwa penyelenggaraan nobar tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terlebih jika kegiatan tersebut melibatkan sponsor, promosi usaha, penjualan produk, atau unsur komersial lainnya.
“Harus didaftarkan dahulu tempatnya, nanti ada barcode-nya karena ini kaitan dengan hak siar,” kata Heri mengingatkan.
Ia menjelaskan, setiap lokasi yang telah mendapatkan persetujuan akan memperoleh barcode atau identitas resmi sebagai bukti bahwa venue tersebut telah terdaftar dan mendapatkan izin penyelenggaraan nobar sesuai ketentuan yang ditetapkan pemegang hak siar.
Selain urusan lisensi hak siar, Heri juga mengingatkan pentingnya menempuh perizinan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Koordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah setempat, pengelola lokasi hingga pihak terkait lainnya perlu dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib.
Menurutnya, aspek keamanan, ketertiban, pengaturan parkir, kapasitas penonton, hingga antisipasi potensi gangguan selama acara berlangsung tidak boleh diabaikan. Karena itu, penyelenggara dianjurkan untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait apabila kegiatan yang digelar berpotensi menghadirkan kerumunan dalam jumlah besar.
Meski demikian, kesempatan menggelar nobar tidak hanya terbatas pada lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Komunitas, pelaku UMKM, organisasi masyarakat, hingga pemilik usaha juga dapat mengajukan lokasi mereka secara mandiri melalui mekanisme yang telah disediakan oleh TVRI.
“Bagi yang ingin menggelar nobar di luar yang diselenggarakan pemerintah daerah nantinya bisa daftar sendiri juga. Nanti ada yang bayar atau komersial dan ada yang gratis atau non-komersial,” jelasnya.
Heri menambahkan, masyarakat yang memiliki lokasi potensial dan ingin menjadi venue resmi nobar juga dipersilakan untuk mendaftarkannya sendiri. Setelah proses verifikasi selesai, lokasi tersebut akan mendapatkan barcode sebagai tanda telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
“Barangkali mendaftarkan lokasi baru sendiri juga tidak apa-apa. Nanti tinggal scan barcode-nya,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait lokasi mana yang nantinya akan benar-benar digunakan untuk penyelenggaraan nobar resmi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, Heri menyebut keputusan tersebut masih menunggu arahan pimpinan daerah. Namun yang terpenting saat ini, kata dia, pemerintah telah lebih dahulu mendaftarkan venue-venue potensial agar proses administrasi dan perizinan tidak menjadi kendala saat Piala Dunia 2026 mulai bergulir.
“Untuk lokasi-lokasi nobar yang kita ajukan nanti bagaimana pimpinan mau di mana-dimananya, yang penting kita sudah mendaftarkan venue-nya,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan
