Akibat Gagal Bayar Pemkab Kuningan: Krisis Fiskal dan Tanggung Jawab DPRD

KUNINGANSATU.COM,- Fenomena gagal bayar yang dialami Pemerintah Kabupaten Kuningan merupakan persoalan serius dalam tata kelola keuangan daerah. Gagal bayar bukan sekadar istilah teknis fiskal, melainkan cerminan adanya ketidakseimbangan antara perencanaan anggaran dan realisasi belanja. Dalam teori keuangan publik, kegagalan fiskal dapat terjadi akibat lemahnya disiplin anggaran, inefisiensi belanja, serta kebijakan utang yang tidak terkelola dengan baik (Musgrave & Musgrave, 1989). Kondisi ini menimbulkan dampak berlapis, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Ironisnya, ketika beban masyarakat semakin berat akibat kebijakan penghematan dan kenaikan pajak, sikap politik DPRD justru menambah luka: alih-alih bertanggung jawab, mereka meminta Pokok Pikiran (POKIR) tetap dipertahankan bahkan minta dinaikan. Pertanyaan fundamental pun muncul yaitu dimana nurani wakil rakyat?

Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah: Pinjaman dan Penghematan

Akibat gagal bayar, Pemda Kuningan dipaksa mencari jalan pintas untuk kembali meminjam uang dari lembaga keuangan untuk menyicil utang lama dan melakukan program penghematan anggaran. Langkah ini dapat dimaklumi secara administratif, sebab menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemda berkewajiban menjaga kesinambungan fiskal dan pelayanan publik. Namun, utang baru untuk menutup utang lama hanya akan memperpanjang rantai masalah. Seperti diingatkan Stiglitz (2000), praktik debt roll over (mengganti utang lama dengan utang baru) rentan menjerumuskan daerah dalam krisis fiskal yang lebih dalam. Penghematan anggaran juga menjadi konsekuensi logis. Namun, realitasnya sering kali penghematan menyasar sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dengan demikian, masyarakatlah yang akhirnya menanggung beban paling besar dari salah urus anggaran daerah.

Dugaan Gratifikasi Pokir Dibantah, Pengusaha yang Disebut Dalam Laporan Akhirnya Angkat Bicara

2 hari

Beban Masyarakat: Pajak Lebih Mahal

Masyarakat Kuningan pada akhirnya dipaksa untuk rela membayar pajak lebih tinggi. Dalam kerangka teori kontrak sosial, masyarakat membayar pajak dengan harapan memperoleh layanan publik yang adil dan berkualitas (Locke, 1689/1988). Namun, bagaimana jika pajak yang dibayar justru dialokasikan untuk menutup kegagalan fiskal? Hal ini menimbulkan ketidakadilan ganda yaitu pertama, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan publik optimal; kedua, mereka dibebani kewajiban tambahan berupa pajak lebih mahal.Sebuah riset oleh Torgler (2007) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat merasa pemerintah tidak transparan dan tidak akuntabel, maka kepatuhan pajak akan menurun drastis. Dalam konteks Kuningan, kegagalan fiskal dapat memperlemah legitimasi sosial pemerintah daerah dan menurunkan trust masyarakat.

Sikap DPRD: Nurani yang Dipertanyakan

Dekatkan Layanan Hukum ke Warga, PN Kuningan dan Pemkab Luncurkan Sidang Keliling

22/05/2026

Di tengah kondisi krisis fiskal, publik berharap DPRD sebagai lembaga pengawas anggaran menjalankan fungsi kontrol dengan serius. Menurut teori checks and balances, DPRD berperan vital dalam memastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan rakyat (Oates, 1999). Namun, yang terjadi justru sebaliknya: sebagian anggota DPRD dikabarkan meminta kenaikan alokasi anggaran POKIR.POKIR sejatinya adalah aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui anggota DPRD. Akan tetapi, dalam praktiknya, POKIR sering dipandang sebagai “jatah politik” yang rawan disalahgunakan (Santoso, 2020). Alih-alih menunjukkan empati terhadap rakyat yang menanggung beban akibat gagal bayar, sikap DPRD yang meminta tambahan POKIR adalah bentuk egoisme politik. Nurani sebagai wakil rakyat seakan tumpul, berganti dengan logika transaksional. Pertanyaan kritis pun layak diajukan: dimana nurani anggota DPRD ketika rakyat tercekik oleh utang dan pajak yang semakin mahal?

Krisis Akuntabilitas dan Etika Politik

Situasi ini menyingkap adanya krisis akuntabilitas politik di Kabupaten Kuningan. DPRD seharusnya berdiri di garis depan memperjuangkan transparansi, efisiensi, dan keadilan anggaran. Namun, perilaku elit politik yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok menunjukkan adanya degradasi etika politik. Menurut Hardiman (2004), politik yang kehilangan orientasi etis akan jatuh menjadi sekadar perebutan kekuasaan dan sumber daya. Di sinilah kegagalan fiskal Kuningan tidak hanya menjadi krisis ekonomi, melainkan juga krisis moral.

Penutup

Kasus gagal bayar di Kabupaten Kuningan adalah peringatan keras bagi semua pihak. Pemerintah daerah harus memperbaiki tata kelola anggaran, menghindari praktik debt roll over yang berbahaya, dan melakukan penghematan yang tidak mengorbankan layanan publik esensial. Masyarakat berhak menuntut transparansi penggunaan pajak, serta menjadikan momentum ini sebagai penguatan partisipasi politik. Namun, sorotan utama justru tertuju pada DPRD. Alih-alih bertanggung jawab, sikap mereka yang meminta tambahan anggaran POKIR adalah ironi yang menyakitkan. Dalam konteks inilah, publik berhak bertanya dengan lantang: dimana nurani wakil rakyat?

Daftar Pustaka:

Hardiman, B. (2004). Politik sebagai Etika: Telaah atas Filsafat Politik Hannah Arendt. Kanisius.Locke, J. (1988).

Two Treatises of Government (P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1689).Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989).

Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill.Oates, W. E. (1999).

An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, 37(3), 1120–1149.Santoso, P. (2020).

POKIR dan Politik Anggaran di DPRD. Jurnal Politik Lokal, 12(2), 45–62.Stiglitz, J. E. (2000).

Economics of the Public Sector. W.W. Norton & Company.Torgler, B. (2007).

Tax Compliance and Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. Edward Elgar.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.