Dua SPPG di Luragung Jadi Sorotan, Wage: Potret Kegagalan Sistem MBG!
KUNINGANSATU.COM,- Setelah kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa SMAN 1 Luragung akibat makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disuplai oleh SPPG Luragung Landeuh, kini publik kembali dikejutkan oleh temuan brownies berjamur yang didistribusikan oleh SPPG Luragung Tonggoh. Dua peristiwa beruntun ini memunculkan pertanyaan besar tentang lemahnya sistem pengawasan dan kontrol mutu dalam pelaksanaan MBG Kabupaten Kuningan.
Pemerhati kebijakan publik Ichwan Wage menilai kasus tersebut bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan tanda nyata bahwa sistem pelaksanaan MBG telah gagal menjalankan fungsi dasarnya, yaitu memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi siswa.
“Jangan anggap enteng! Ini bukan sekadar kasus brownies basi atau makanan tercemar. Ini menyangkut keselamatan anak-anak sekolah yang menjadi penerima manfaat program. Pemerintah harus berani membuka mata dan membentuk tim investigasi khusus untuk mengungkap akar masalahnya,” tegas Wage, Rabu (8/10/2025).
Menurut Wage, langkah pemerintah yang hanya menutup sementara dapur MBG di Luragung Landeuh dan menunggu hasil laboratorium tidak cukup. Ia menilai tindakan itu hanya bersifat administratif dan tidak menyentuh persoalan mendasar, yaitu lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir. Ia juga mempertanyakan apakah pemerintah daerah sudah membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur kesehatan, pengawasan pangan, dan masyarakat sipil.
Wage menekankan pentingnya transparansi publik dalam kasus ini. Masyarakat, katanya, berhak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, penghitungan nilai gizi, hingga sistem distribusi ke sekolah-sekolah. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu korban bertambah atau muncul kasus baru sebelum bertindak.
“Kenapa harus menunggu anak-anak jatuh sakit dulu baru heboh? Seharusnya ada audit berkala, inspeksi mendadak, dan standar dapur yang benar-benar ketat. Ini bukan proyek biasa, ini urusan kesehatan anak-anak kita!” ujarnya dengan nada keras.
Wage menilai bahwa dua kejadian tersebut, keracunan massal dan temuan brownies berjamur, telah membuka tabir lemahnya koordinasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga koordinator MBG di lapangan. Ia menegaskan bahwa tanpa reformasi menyeluruh, program ini akan kehilangan kepercayaan publik dan berpotensi menimbulkan masalah serupa di masa mendatang.
Karena itu, Wage mendesak Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar untuk segera menurunkan tim gabungan lintas OPD bersama unsur masyarakat, termasuk komite sekolah, guna melakukan investigasi terbuka dan evaluasi total atas sistem kerja MBG.
“Kalau tidak segera dibentuk tim khusus, publik bisa menilai pemerintah tidak serius. Ini bukan persoalan politik, tapi tanggung jawab moral terhadap keselamatan anak-anak kita,” tegasnya.
Wage juga menuntut agar hasil investigasi nantinya diumumkan secara terbuka kepada publik dan tidak hanya menjadi laporan internal pemerintah.
“Rakyat Kuningan berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang lalai, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana jaminan agar hal ini tidak terulang lagi,” pungkasnya dengan nada geram.
Kasus keracunan di Luragung Landeuh dan temuan brownies berjamur di SPPG Luragunh Tonggoh menjadi peringatan keras bahwa sistem MBG sedang menghadapi krisis kepercayaan. Pemerintah Kabupaten Kuningan kini berada pada titik krusial, apakah akan sekadar menutup dapur bermasalah, atau berani membuka fakta dan memperbaiki sistem secara total.
“Selamatkan niat baiknya, tapi bongkar semua kelemahannya. Ini bukan waktunya diam, ini waktunya bertindak,” tutup Ichwan Wage.***
Tinggalkan Balasan
