Bimtek SPBE 2026 di Kuningan, Fokus Penguatan Manajemen Risiko Digital

KUNINGANSATU.COM,- Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat langkah transformasi digital dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kamis (9/4/2026). Kegiatan berlangsung di Aula Diskominfo Kabupaten Kuningan dan diikuti perwakilan perangkat daerah serta unsur Sekretariat Daerah.

Bimtek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital sekaligus mempersiapkan perangkat daerah menghadapi evaluasi SPBE. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan Ucu Suryana, jajaran bidang Aplikasi Informatika, serta narasumber dari Telkom University, Soni Fajar Surya Gumilang.

Dalam sambutannya, Ucu Suryana menekankan bahwa manajemen risiko merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SPBE. Ia menyebutkan bahwa pengelolaan risiko menjadi bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang mendorong penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi.

“Transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan dalam mengelola risiko yang mungkin muncul. Ini penting agar layanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, mulai dari era Revolusi Industri 4.0 hingga pemanfaatan kecerdasan buatan, aparatur pemerintah dituntut mampu menghadirkan layanan yang cepat, efektif, dan aman.

Untuk itu, Ucu mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan pendekatan 4S, yakni serius memahami materi, santai dalam berdiskusi, sukses dalam implementasi, dan selesai hingga tuntas. Menurutnya, pemahaman yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan di masing-masing perangkat daerah.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam penilaian SPBE terdapat sejumlah aspek krusial yang harus dipenuhi, mulai dari tata kelola, layanan digital, keamanan informasi, hingga kepuasan pengguna. Manajemen risiko, kata dia, menjadi salah satu faktor penting yang turut memengaruhi capaian tersebut, termasuk dalam penilaian reformasi birokrasi.

“Setiap pemanfaatan teknologi pasti memiliki potensi risiko, baik dari sisi sistem, keamanan data, maupun keberlangsungan layanan. Karena itu, identifikasi dan mitigasi harus dilakukan sejak awal,” jelasnya.

Sebagai ilustrasi, ia mencontohkan gangguan pada infrastruktur seperti server yang terdampak pemadaman listrik, yang berpotensi menghambat layanan pemerintahan secara menyeluruh. Dengan manajemen risiko yang baik, kondisi tersebut dapat diantisipasi lebih dini.

Sementara itu, narasumber Soni Fajar Surya Gumilang memaparkan materi terkait penyusunan risk register serta strategi implementasi manajemen risiko dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kuningan mampu menyusun dokumen manajemen risiko secara komprehensif dan aplikatif, sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang lebih adaptif, aman, dan berkelanjutan.