APBD 2025 Berhasil Lewati Fase Kritis, Kepemimpinan Dian-Tuti Diapresiasi Fraksi Golkar!
KUNINGANSATU.COM,- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan, Harnida Darius, menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani, yang dinilai berhasil membawa Pemerintah Kabupaten Kuningan keluar dari tekanan fiskal struktural serta menjaga stabilitas APBD Tahun Anggaran 2025 tanpa mengalami gagal bayar.
Menurut Harnida, capaian tersebut memiliki makna strategis mengingat kondisi awal keuangan daerah yang sangat berat. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, Pemkab Kuningan memulai periode pemerintahan dengan posisi fiskal defisit sekitar Rp268 miliar, sementara kapasitas fiskal daerah tergolong rendah dengan batas defisit yang diperbolehkan secara regulasi hanya sekitar 3,15 persen dari total APBD yang berkisar Rp2,7 triliun.
“Tidak mudah menyelesaikan persoalan fiskal di titik minus. Fakta bahwa gagal bayar 2024 dapat diselesaikan dan APBD 2025 dapat dikelola tanpa gagal bayar menunjukkan adanya kepemimpinan yang kuat dan pengambilan kebijakan yang terukur. Ini dapat dimaknai sebagai kado awal tahun 2026 dari Pemerintahan Kabupaten Kuningan,” ujar Harnida, Kamis (1/1/2026).
Ia menilai keberhasilan tersebut semakin relevan jika dilihat dari masa pemerintahan yang relatif singkat, yakni sekitar sepuluh bulan. Dalam rentang waktu tersebut, pemerintah daerah tidak hanya melakukan penyehatan fiskal melalui pengendalian belanja dan penguatan pendapatan daerah, tetapi juga tetap menjaga kesinambungan pelayanan publik serta pembangunan dasar.
Harnida berharap ke depan arah pembangunan daerah tetap konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2030 yang telah dibahas bersama DPRD. Menurutnya, konsistensi antara dokumen perencanaan dan implementasi kebijakan menjadi prasyarat penting agar pemulihan fiskal berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia juga mengapresiasi implementasi program strategis daerah Kuningan Melesat, khususnya program “Ajeg Timbangan”, yang dinilai berjalan efektif sepanjang tahun 2025. Program tersebut dipandang berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi lokal dan penguatan tata kelola distribusi di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Dalam perspektif makro, Harnida menyoroti mulai munculnya sejumlah indikator positif, seperti membaiknya pertumbuhan ekonomi daerah, tren penurunan angka kemiskinan, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan dan direncanakan berlanjut pada tahun 2026. Ia menilai indikator tersebut sebagai sinyal awal bahwa kebijakan fiskal dan pembangunan berada pada jalur yang relatif tepat.
Menanggapi berbagai kritik terhadap pemerintahan daerah saat ini, Harnida mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan pendekatan yang konstruktif. Menurutnya, kritik seharusnya diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, bukan sekadar menjadi bentuk resistensi terhadap perubahan.
“Kita perlu mengubah sudut pandang secara kolektif agar seluruh elemen dapat berkontribusi dalam agenda pembangunan Kabupaten Kuningan,” ujarnya.
Sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan, Harnida juga menyatakan dukungannya terhadap agenda reformasi birokrasi yang tengah dipersiapkan pemerintah daerah, khususnya melalui penerapan manajemen talenta. Ia menilai kebijakan tersebut krusial untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, adaptif, dan berbasis kompetensi, seraya menegaskan bahwa perumusan teknis kebijakan merupakan kewenangan eksekutif di bawah kepemimpinan Bupati Kuningan.***
Tinggalkan Balasan
