Perbedaan Angka TGR, Rana: Saya Yakin Ketua DPRD Menyampaikan Ada Sumber dan Referensi yang Legal

KUNINGANSATU.COM,- Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (14/4/2026), diwarnai sorotan tajam terhadap temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam forum tersebut, anggota DPRD Kuningan dari Fraksi PDIP, Rana Suparman, menyampaikan pandangan fraksinya terkait perbedaan angka temuan yang mencuat.

Rana mengungkapkan, terdapat dua versi angka dalam LHP BPK yang saat ini beredar. Versi DPRD mencatat angka sebesar Rp8,6 miliar, sementara versi dari pihak eksekutif sebesar Rp3,2 miliar. Namun demikian, ia menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlarut-larut.

“Perbedaan ini akan selesai melalui mekanisme resmi, yakni DPRD menggunakan haknya untuk meminta audit dengan tujuan tertentu kepada BPK RI. Nanti hasilnya akan menjadi pegangan bersama,” ujar Rana di hadapan massa aksi.

Ia menjelaskan, secara prosedural dokumen LHP BPK hanya diserahkan kepada dua pihak, yakni DPRD dan eksekutif. DPRD menerima tiga buku, demikian pula pihak eksekutif yang diserahkan kepada bupati. Hal ini, menurutnya, memungkinkan adanya perbedaan interpretasi atau penarikan angka dari masing-masing pihak.

Karena itu, Rana meminta semua pihak, termasuk DPRD sendiri, untuk tidak terburu-buru mengadopsi angka dari versi lain sebelum ada kejelasan resmi. Rana menegaskan, angka Rp8,6 miliar yang disampaikan DPRD diyakini memiliki sumber dan referensi yang sah.

“Jadi dalam hal ini bukan berarti angka 8,6 ini tidak jelas sumbernya. Saya yakin Ketua DPRD menyampaikan 8,6 ada sumber dan referensi yang legal.” Katanya

Lebih jauh, Rana menyebut kehadiran mahasiswa dalam aksi tersebut menjadi dorongan moral bagi DPRD untuk tetap menjaga integritas dan keberpihakan kepada rakyat. Ia menekankan bahwa persoalan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tidak hanya berhenti pada besaran angka, tetapi juga harus ditelusuri akar penyebabnya.

“DPRD harus mendalami kenapa TGR ini bisa terjadi. Ini yang penting, bukan sekadar angka,” tegasnya.

Rana juga membuka kemungkinan adanya temuan lain di luar yang sudah tercatat dalam LHP BPK. Ia mencontohkan adanya indikasi terkait Taspen yang mulai mencuat dan perlu ditelusuri lebih lanjut.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi dan membantu mengungkap potensi kebocoran keuangan negara di daerah.

“Sudah saatnya kita bersama-sama menyuarakan bahwa negeri ini harus sembuh dari penyakit korupsi,” pungkasnya.