Aktivis Bicara MBG, Ubaidillah: Gizi yang Berubah Jadi Tragedi!
KUNINGANSATU.COM,- Tragedi keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Kabupaten Kuningan kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakabid Ideologi dan Politik, Bung Ubaidillah, menilai insiden tersebut bukan sekadar kasus lokal di Kecamatan Luragung, melainkan potret dari sakitnya sistem pengawasan dan manajemen mutu dalam pelaksanaan program nasional itu.
“Peristiwa ini bukan sekadar insiden dapur yang kotor atau nasi yang basi! Ini adalah tanda bahwa pelaksanaan program MBG telah melampaui batas kewajaran,” tegas Bung Ubaidillah, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipaksa bekerja di luar kapasitas aman tanpa alat memadai dan tanpa standar keamanan pangan yang layak. “Inilah wajah birokrasi yang kehilangan hati nurani!” serunya lantang.
Ubaidillah menyoroti bagaimana dapur MBG kini beroperasi layaknya pabrik industri, namun dengan pengawasan minim. Ia menyebut, bila pengendalian suhu dan waktu distribusi diabaikan, maka keracunan bukan lagi kecelakaan, melainkan konsekuensi dari kelalaian dan keserakahan.
“Kalau pengendalian suhu dan waktu distribusi diabaikan, maka keracunan seperti ini bukan lagi kecelakaan tapi akibat dari sistem yang lalai, dari keserakahan yang menutup mata pada keselamatan rakyat,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyebut dapur MBG di Kuningan masih dikelola manual dengan sarana terbatas, padahal harus menyiapkan ribuan porsi setiap hari untuk anak-anak sekolah.
“Bagaimana mungkin sebuah program yang mengaku ingin memberi gizi untuk generasi bangsa, tapi dijalankan dengan cara yang membahayakan nyawa mereka? Inilah ironi pembangunan tanpa pengawasan, kebijakan tanpa perencanaan,” katanya keras.
Bung Ubaidillah menegaskan, banyak dapur SPPG bahkan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak menerapkan standar HACCP, padahal dua hal tersebut merupakan syarat dasar bagi produksi makanan skala besar.
“Kalau negara abai terhadap syarat-syarat dasar keselamatan pangan, maka negara telah gagal menunaikan tanggung jawabnya pada anak-anak bangsa. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini kegagalan sistemik yang mencerminkan rusaknya manajemen pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antar dinas, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Satgas MBG, yang dinilai berjalan tanpa sinkronisasi dan arah yang jelas.
“Negara ini tidak boleh bekerja seperti kapal tanpa nakhoda. Jika lintas sektor tak bersatu, maka rakyatlah yang akan karam di tengah ombak ketidakteraturan,” katanya.
Ubaidillah mendesak agar Pemerintah Kabupaten Kuningan segera melakukan audit higienitas dapur, uji laboratorium menyeluruh, serta pembenahan sistem distribusi sebelum program kembali dijalankan.
“Program MBG ini memang berniat baik, tapi pelaksanaannya masih seperti anak kecil belajar berjalan, terburu-buru, jatuh, dan menimpa yang paling lemah. Kalau tidak segera dibenahi, tragedi ini akan terulang cepat atau lambat,” tandasnya.
Sebagai penutup, Bung Ubaidillah menyerukan transparansi penuh dari pemerintah.
“Rakyat punya hak untuk tahu, dari mana makanan mereka berasal, siapa penyedianya, dan bagaimana pengawasannya. Jangan jadikan program bergizi ini sebagai proyek berisiko yang dijalankan tanpa tanggung jawab!” serunya.***
Tinggalkan Balasan
