Dari 0,2 Hektare, Kuningan Mulai Uji Mimpi Swasembada Bawang Putih Bareng Kapolda Jabar
KUNINGANSATU.COM – Kabupaten Kuningan mulai serius membangun fondasi pengembangan bawang putih. Bukan sekadar mengejar luasan tanam, pemerintah daerah memilih memulainya dari lahan percontohan untuk menguji apakah komoditas tersebut benar-benar cocok secara agroklimat sekaligus menguntungkan bagi petani.
Langkah awal itu mendapat perhatian langsung dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. P. Rismanto, S.I.K., M.H., yang meninjau calon kawasan pengembangan bawang putih di Desa Karangsari, Kecamatan Darma, Selasa (11/8/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Kapolda melihat langsung kawasan riset Rumah Tani Nusantara yang menjadi salah satu titik pengembangan bawang putih di Kuningan.
Kapolda Jabar hadir bersama Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama, S.I.K., M.H., Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., anggota DPR RI H. Rokhmat Ardiyan, MM, serta CEO Rumah Tani Nusantara Bahtiar, ST.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat kesiapan lahan sekaligus memastikan kondisi agroklimat dan model pengembangan yang akan diterapkan sebelum program diperluas.
Bawang putih sendiri menjadi salah satu komoditas hortikultura strategis. Tingginya kebutuhan nasional membuat penguatan produksi dari daerah menjadi salah satu bagian penting dalam membangun ketahanan dan kemandirian pangan.
Di Kuningan, pengembangannya tidak langsung digenjot dalam skala besar. Pemerintah daerah memilih pendekatan bertahap dengan mengawalinya melalui demplot seluas 0,2 hektare di kawasan riset Rumah Tani Nusantara.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Dr. Wahyu Hidayah mengatakan, secara keseluruhan terdapat usulan calon petani dan calon lokasi (CPCL) sekitar 17 hektare.
Namun, angka tersebut bukan berarti seluruh lahan akan langsung ditanami.
“Total usulan CPCL kita sekitar 17 hektare. Tetapi pengembangannya bertahap. Kita mulai dari demplot 0,2 hektare di kawasan riset Rumah Tani Nusantara untuk menguji kesesuaian agroklimat dan model budidayanya,” kata Wahyu.
Demplot tersebut rencananya menjadi bagian dari Launching Gerakan Tanam Bawang Putih pada 19 Agustus 2026.
Di lahan kecil itulah pemerintah akan menguji banyak hal. Mulai dari pertumbuhan tanaman, teknologi budidaya, kebutuhan sarana produksi, produktivitas, biaya produksi hingga tingkat keuntungan yang bisa diperoleh petani.
“Kita tidak ingin sekadar menanam. Kita ingin memastikan bagaimana pertumbuhan tanaman, teknologi yang paling sesuai, produktivitasnya, kebutuhan biaya produksinya, sampai apakah usaha ini memberikan keuntungan bagi petani. Dari situ kita evaluasi untuk menentukan pengembangan berikutnya,” ujar Wahyu.
Dari total usulan sekitar 17 hektare, sekitar 7 hektare direncanakan berada di kawasan riset Rumah Tani Nusantara milik Bahtiar, ST.
Selain demplot awal 0,2 hektare, kawasan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu titik pengembangan bawang putih secara bertahap.
Sementara sekitar 10 hektare lainnya direncanakan tersebar di kawasan Pasir Batang, Desa Karangsari, Kecamatan Darma, serta Desa Puncak dan Desa Gunungkeling, Kecamatan Cigugur.
Bagi Pemkab Kuningan, keberadaan kawasan riset Rumah Tani Nusantara dinilai penting karena dapat menjadi ruang untuk menguji model budidaya sebelum diterapkan pada areal yang lebih luas.
Keterlibatan pelaku usaha juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas, terutama dalam pengembangan riset lapangan, teknologi budidaya hingga model pengembangan kawasan.
Dukungan lintas sektor pun terlihat dari kehadiran anggota DPR RI H. Rokhmat Ardiyan. Dukungan legislatif dinilai penting agar pengembangan bawang putih tidak berhenti pada kegiatan tanam semata, tetapi dapat berlanjut ke penguatan kebijakan, sarana produksi, kapasitas petani hingga akses pasar.
Dengan demikian, ekosistem bawang putih yang dibangun bukan hanya berbicara soal lahan dan bibit, tetapi juga menyangkut rantai produksi dari hulu hingga hilir.
Wahyu menegaskan, membangun kemandirian bawang putih membutuhkan fondasi yang kuat.
“Kalau kita ingin berbicara tentang kemandirian bawang putih, fondasinya harus kuat. Benih harus tersedia, petani harus menguasai teknologi budidaya, produktivitas harus baik, dan hasil produksi harus memiliki kepastian pasar,” katanya.
Karena itu, pengembangan ke depan tidak hanya diarahkan pada peningkatan luasan lahan. Pemerintah juga akan memperhatikan aspek perbenihan, budidaya, pendampingan petani, sarana produksi, pascapanen hingga pemasaran.
“Yang kita bangun bukan hanya tanamannya, tetapi ekosistemnya. Kalau modelnya terbukti sesuai secara teknis dan layak secara ekonomi, baru kita kembangkan secara bertahap ke kawasan yang lebih luas,” ujar Wahyu.
Menurutnya, usulan 17 hektare harus dipandang sebagai arah pengembangan, bukan target yang wajib langsung terealisasi seluruhnya.
“Kita tidak sedang mengejar angka 17 hektare. Kita sedang membangun model bawang putih yang benar-benar bisa berhasil. Kita mulai dari 0,2 hektare, kita uji, kita ukur, kita evaluasi. Kalau hasilnya baik, kita kembangkan secara bertahap. Jadi kita membangun kawasan berdasarkan data dan pengalaman lapangan, bukan sekadar mengejar luasan,” tegasnya.
Dengan demikian, lahan 0,2 hektare di Karangsari menjadi langkah kecil untuk menguji sebuah gagasan yang lebih besar: apakah Kuningan mampu membangun kawasan bawang putih yang produktif, berkelanjutan, sekaligus memberikan keuntungan nyata bagi petani.
Jika model tersebut terbukti berhasil secara teknis dan ekonomis, pengembangan akan dilanjutkan menuju kawasan yang lebih luas.
“Kalau modelnya tepat, produktif dan menguntungkan bagi petani, tentu akan lebih mudah untuk kita kembangkan ke kawasan yang lebih luas,” pungkas Wahyu.***
Tinggalkan Balasan
