Mau Kerja ke Luar Negeri? Maulana Yusuf Ingatkan Hal Ini
KUNINGANSATU.COM – Bekerja ke luar negeri bisa menjadi salah satu jalan keluar bagi masyarakat yang tengah menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan. Namun, peluang tersebut tidak cukup hanya dengan modal keberanian. Kesiapan keterampilan, pengetahuan, hingga pemahaman tentang jalur resmi menjadi bekal penting agar masyarakat tidak justru terjebak persoalan saat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Maulana Yusuf Erwinsyah, kepada para wartawan usai menghadiri Sosialisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertema “Cara Aman Bekerja di Luar Negeri” di Wisma Permata Kuningan, Kamis (13/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Maulana yang didampingi Kepala UPTD Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI Provinsi Jawa Barat, Yanu Krisdiyan, S.H., M.M.
Menurut Maulana, sosialisasi tersebut bukan sekadar agenda untuk memperkenalkan peluang kerja di luar negeri. Lebih dari itu, masyarakat perlu dipantik agar memiliki keberanian untuk mencari peluang sekaligus mempersiapkan diri secara matang sebelum memutuskan menjadi PMI.
“Alhamdulillah, barusan kita melaksanakan kegiatan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat terkait masalah perlindungan ketenagakerjaan di luar negeri. Alhamdulillah lancar, mudah-mudahan semuanya dapat dimanfaatkan khususnya bagi teman-teman yang ada di Kabupaten Kuningan,” ujar Maulana.
Ia melihat persoalan lapangan pekerjaan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi masyarakat, termasuk di Kabupaten Kuningan. Di tengah kondisi tersebut, bekerja di luar negeri dapat menjadi alternatif, terutama bagi mereka yang memiliki keterampilan dan kemauan untuk meningkatkan taraf hidup.
Namun, Maulana tidak ingin masyarakat hanya terpaku pada persoalan “bagaimana bisa berangkat”. Menurutnya, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana calon PMI mempersiapkan diri agar dapat bekerja dengan aman dan terlindungi.
“Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bukan hanya sekadar menarik minat, tapi juga memantik mereka mau mencari, terus kemudian mempersiapkan diri dengan pelatihan tadi, dengan materi-materi yang telah diberikan,” katanya.
Karena itu, Maulana mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan mempercayai pihak yang menawarkan pekerjaan maupun pemberangkatan ke luar negeri. Legalitas lembaga menjadi salah satu hal yang harus diperiksa sejak awal.
“Yang pasti lembaga-lembaga yang telah bekerja sama dan ditunjuk oleh pemerintah. Yang pertama itu agar keamanan mereka dapat terjamin,” tegasnya.
Menurut Maulana, lembaga yang resmi juga dapat membantu calon PMI memperoleh pelatihan, pengetahuan dan berbagai persiapan sebelum bekerja di negara tujuan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki kesempatan untuk bekerja, tetapi juga mendapatkan perlindungan selama menjalankan pekerjaannya.
Di sisi lain, Maulana memandang persoalan pengangguran tidak bisa berdiri sendiri. Kondisi ekonomi, pendidikan, kebijakan pemerintah dan ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan rangkaian persoalan yang saling berhubungan.
“Tentu semuanya juga saling berhubungan secara kompleksitas. Bukan hanya sekadar dari perekonomian, misalkan dari pendidikan yang kita siapkan, terus kemudian pilihan pemerintah sendiri,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar persoalan minimnya lapangan pekerjaan maupun pertumbuhan ekonomi tidak langsung diarahkan pada satu kebijakan sebagai penyebab tunggal. Sebab, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak dan konsekuensi terhadap berbagai sektor.
“Yang pasti, saya lihat pemerintah masih tetap berusaha. Adapun besar dan kecilnya lapangan pekerjaan, naiknya misalkan perekonomian, itu kan konsekuensi dari setiap kebijakan yang dipilih oleh pemerintah,” kata Maulana.
Sementara ketika ditanya mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Maulana menyebut terdapat kabar positif dari sisi tren. Menurutnya, angka IPM terus menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Namun, peningkatan angka tersebut belum otomatis menggeser posisi Kabupaten Kuningan dalam peringkat nasional.
“IPM secara tren itu sebetulnya naik dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun pada posisi peringkat nasional, saya kira tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya untuk saat ini,” jelasnya.
Maulana menilai perkembangan IPM harus dilihat secara menyeluruh karena indikator pembentuknya memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena itu, kenaikan angka IPM menjadi kabar baik, tetapi tetap perlu dibarengi upaya memperkuat berbagai indikator pembangunan lainnya.
“Yang pasti kabar baiknya apa, poin IPM-nya naik. Kalau untuk peringkat tidak bergeser dari posisi sebelumnya, ya seperti itu pada faktanya,” pungkas Maulana.***
Tinggalkan Balasan
