Jeritan Warga Diabaikan? Jalan Penghubung Tiga Desa di Kuningan Makin Memprihatinkan

KUNINGANSATU.COM- Janji manis pemerataan pembangunan kembali membentur realitas pahit di lapangan. Setelah suara dan keluhan masyarakat terkait kerusakan ekstrem jalan penghubung tiga desa (Kalimanggis – Kadurama – Pamijahan) disuarakan pada pekan lalu, hingga hari ini belum ada satu pun tindakan nyata dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan maupun dinas terkait. Respons yang dinanti justru berupa kesunyian; sebuah pemandangan ironis yang menegaskan bahwa pemerintah terkesan sengaja tutup mata dan tutup telinga.

Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang kian hari kian mengancam nyawa. Jalan utama yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian, pendidikan, dan kesehatan kini telah berubah wujud menjadi kubangan lumpur dan hamparan batu tajam yang siap memakan korban. Mobilitas warga lumpuh, risiko kecelakaan meningkat tajam, dan kerugian ekonomi masyarakat kian menumpuk. Apakah harus ada nyawa yang melayang terlebih dahulu agar dinas terkait sudi menurunkan alat beratnya?

Kebebalan birokrasi dalam merespons jeritan warga di pinggiran Kuningan ini memicu kritik tajam dari perwakilan pemuda dan masyarakat, yang menegaskan:

“Infrastruktur jalan yang layak bukan hadiah atau komoditas politik, melainkan hak mendasar bagi setiap warga negara yang sah dilindungi undang-undang. Pajak ditarik tanpa telat, namun mengapa hak warga untuk menikmati jalan yang aman harus mengemis melalui viralitas? Kami mengingatkan pemerintah: Anda dipilih untuk melayani, bukan untuk bersembunyi di balik meja kerja saat rakyat Anda bertaruh nyawa di jalanan yang hancur.”

Jika rilis pertama dianggap angin lalu, maka rilis kedua ini adalah peringatan keras. Kami menuntut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Bupati Kuningan untuk segera:
1. Turun langsung ke lapangan guna meninjau urgensi kerusakan yang ada.
2. Melakukan perbaikan darurat dan permanen tanpa menunda-nunda dengan alasan administratif yang klise.

Kami tidak butuh retorika. Kami tidak butuh janji dalam jangka waktu yang abstrak. Kami butuh aspal yang rata dan kepastian keselamatan saat berkendara. Jika telinga pemerintah masih tersumbat dan mata mereka masih terpejam, jangan salahkan jika gelombang mosi tidak percaya dari masyarakat akan hadir dalam bentuk yang jauh lebih besar dan nyata di depan kantor pemerintahan.

Jangan sampai ambisi menata kota membuat pemerintah lupa pada hak-hak warga yang ada di desa!

Oleh : Ilham Fauzan, Warga Desa Kalimanggis