Program MBG Jadi Sorotan, Kejari dan Diskominfo Kuningan Kompak Bicara Aplikasi

KUNINGANSATU.COM – Dinamika pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan menguat pada hari ini, Jum’at (5/6/2026) setelah dua instansi daerah sama-sama menyampaikan langkah penguatan sistem berbasis aplikasi untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Langkah itu muncul di tengah sorotan publik terhadap tata kelola MBG secara nasional, pasca mencuatnya kasus hukum yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Perkembangan tersebut turut memicu perhatian terhadap sistem pengawasan program di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kuningan.

Di Kuningan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan melalui Seksi Intelijen menyatakan tengah melakukan pendataan pelaksanaan MBG sekaligus menyiapkan sosialisasi aplikasi Jaga Dapur MBG sebagai instrumen pengawasan.

WhatsApp Palsu Catut Nama Admin Diskominfo Kuningan, Operator Desa Diminta Waspada

2 jam

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kuningan, Brian Kukuh Mediarto, mengatakan pemanggilan terhadap Koordinator Wilayah SPPI Kuningan dilakukan dalam rangka pendataan, bukan pemeriksaan hukum.

“Betul, kemarin kita panggil untuk pendataan saja terkait berapa jumlah SPPG, kemudian pemiliknya siapa, dan hal-hal lain,” ujar Brian ketika dikonfirmasi wartawan.

Ia menjelaskan, pengawasan diperlukan mengingat program MBG menggunakan anggaran negara dan saat ini mendapat banyak perhatian serta keluhan dari masyarakat.

Tunjangan DPRD Kuningan Masih Bergulir, Nurcholis Penuhi Panggilan Kejari

3 jam

“Kita ketahui bersama bahwa saat ini masyarakat banyak mengeluhkan terkait pelaksanaan program MBG, sehingga kita sebagai salah satu leading sector pengawasan wajib untuk memastikan program ini sesuai dengan SOP yang ada,” katanya.

Brian juga menegaskan bahwa Kejaksaan akan segera mensosialisasikan aplikasi Jaga Dapur MBG kepada pihak terkait di daerah sebagai bagian dari penguatan pengawasan berbasis digital.

“Dalam waktu dekat akan kita sosialisasikan juga aplikasi Jaga Dapur MBG. Melalui aplikasi ini, pengawasan terhadap pelaksanaan program bisa dilakukan secara lebih terukur dan terintegrasi,” ujarnya.

Selain itu, Kejari Kuningan juga berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur SPPG untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

“Dalam waktu dekat kita akan coba agendakan sidak. Kita ingin pastikan program MBG ini berjalan sesuai SOP,” kata Brian.

Di tempat berbeda, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan juga menyampaikan langkah penguatan sistem digital melalui replikasi aplikasi Monitoring Program MBG milik Kabupaten Sumedang.

Kepala Diskominfo Kuningan, Dr. H. Ucu Suryana, M.Si mengatakan replikasi aplikasi dilakukan sebagai bagian dari percepatan transformasi digital dan kolaborasi antar daerah dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kolaborasi seperti ini menjadi langkah yang sangat efektif. Pemerintah daerah tidak harus selalu membangun aplikasi dari awal. Dengan memanfaatkan aplikasi yang sudah terbukti berjalan baik, kita dapat menghemat waktu, anggaran, dan mempercepat implementasi layanan digital yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Ucu.

Menurutnya, setelah proses instalasi dan penyesuaian sistem selesai, aplikasi tersebut akan diserahkan kepada Tim Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Kuningan yang diketuai Sekretaris Daerah.

Ia menambahkan, sistem ini diperlukan mengingat cakupan sasaran MBG yang luas, mulai dari peserta didik hingga ibu hamil, sehingga membutuhkan dukungan data yang terintegrasi.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, Arief Syamsudin, menyatakan pihaknya akan mendampingi penuh proses implementasi aplikasi hingga dapat digunakan secara optimal di Kuningan.

“Kami akan menyerahkan aplikasi secara lengkap, baik versi website maupun Android beserta source code-nya. Dengan demikian, pengembangan dan pengelolaan selanjutnya dapat dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan,” ujarnya.

Meski tidak ada pernyataan resmi yang mengaitkan langsung langkah kedua instansi tersebut dengan kasus hukum di tingkat pusat, penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi MBG di Kuningan terjadi di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap tata kelola program tersebut pasca kasus nasional yang melibatkan pejabat di Badan Gizi Nasional.***