Dalih Efisiensi iPhone APBD Dikuliti, Ismah: Lebih Terhormat Nyicil Pakai Paylater!
KUNINGANSATU.COM – Aktivis Kabupaten Kuningan, Ismah Winartono, melontarkan kritik pedas terhadap rencana pengadaan iPhone dalam paket belanja perangkat komunikasi Pemerintah Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2026.
Menurut Ismah, alasan pemerintah yang menyebut pengadaan iPhone untuk kebutuhan produksi konten digital, dokumentasi, hingga publikasi media sosial terkesan dipaksakan dan tidak sesuai dengan fungsi utama perangkat tersebut.
“Jangan dibelokkan seolah-olah ini kebutuhan produksi konten. Dari judul paket saja sudah jelas tertulis alat komunikasi. Fungsi utama iPhone itu alat telekomunikasi, bukan perangkat produksi media profesional,” tegasnya, Senin (11/5/2026).
Ia menilai dalih efisiensi yang disampaikan pemerintah justru terdengar ironis. Sebab, dengan harga satu unit iPhone premium, pemerintah sebenarnya bisa membeli kamera DSLR atau mirrorless beserta seperangkat komputer editing yang memang dirancang khusus untuk kebutuhan produksi media.
“Kalau benar orientasinya produksi konten, ya beli kamera profesional dan komputer editing. Itu lebih masuk akal, lebih tepat fungsi, dan kalau sekelas konten yang dihasilkan pemerintah daerah bisa jadi lebih efisien secara anggaran,” katanya.
Ismah bahkan menyebut logika efisiensi yang digunakan pemerintah sebagai bentuk kontradiksi di tengah kondisi fiskal daerah yang sebelumnya disebut sedang mengalami pengetatan.
“Ini lucu. Di satu sisi bicara efisiensi, penghematan, rasionalisasi anggaran. Tapi di sisi lain malah muncul rencana beli iPhone. Publik tentu bertanya, ini kebutuhan kerja atau gengsi birokrasi?” sindirnya.
Dalam nada satire, Ismah juga menyebut membeli iPhone menggunakan skema cicilan pribadi atau paylater justru lebih terhormat dibanding menggunakan uang APBD.
“Kalau memang ingin punya iPhone, menurut saya lebih terhormat beli pakai paylater pribadi daripada memakai APBD lalu dibungkus narasi produksi konten dan efisiensi,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat tidak akan terlalu mempermasalahkan apabila perangkat premium dibeli menggunakan uang pribadi. Namun ketika menggunakan anggaran daerah, maka pemerintah wajib mampu menjelaskan urgensi dan manfaatnya secara rasional kepada publik.
“Karena yang dipakai ini uang rakyat. Jadi standar kepantasannya berbeda. Jangan sampai rakyat diminta memahami efisiensi, tapi pejabat justru menikmati fasilitas premium atas nama digitalisasi,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah membuka secara transparan spesifikasi barang, jumlah kebutuhan, dasar kajian pengadaan, hingga urgensi penggunaan perangkat tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Kalau memang betul untuk kepentingan pelayanan publik dan sangat mendesak, jelaskan secara terbuka. Tapi kalau alasannya terus berubah-ubah, publik tentu makin curiga,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan
