Produksi Kelapa Kuningan Ribuan Ton, KPPU Petakan Sistem Perdagangan

KUNINGANSATU.COM,- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia mulai mendalami tata niaga komoditas kelapa di Kabupaten Kuningan. Pendalaman dilakukan untuk memetakan kondisi pasar, pola distribusi, hingga hubungan kemitraan usaha yang berlangsung di tingkat petani dan pelaku usaha.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Senin (4/5/2026). Tim dari KPPU Kantor Wilayah III diterima langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., bersama jajaran Bidang Hortikultura dan Perkebunan.

Rombongan KPPU dipimpin Kepala Bagian Administrasi Kanwil III, Yulli Asianto, didampingi sejumlah analis kajian dan advokasi. Kehadiran mereka merupakan tindak lanjut dari pengumpulan data lapangan terkait kondisi perdagangan kelapa di wilayah Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan strategis dibahas secara terbuka, mulai dari rantai distribusi, pola pembentukan harga, ketergantungan petani terhadap tengkulak, hingga peluang penguatan industri pengolahan kelapa di daerah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah, menyampaikan bahwa komoditas kelapa masih menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat desa, meski pengembangannya menghadapi sejumlah tantangan.

“Kelapa punya potensi besar karena tersebar di banyak wilayah dan menjadi sumber penghasilan tambahan masyarakat. Namun dari sisi produktivitas, pemasaran, dan pengelolaan usaha masih perlu penguatan,” kata Wahyu.

Ia menjelaskan, berdasarkan data tahun 2025, produksi kelapa di Kabupaten Kuningan mencapai sekitar 3.588 ton dengan luas lahan lebih dari 4.000 hektare. Meski demikian, mayoritas petani masih mengelola kebun dalam skala kecil dengan sistem budidaya tradisional.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat posisi tawar petani belum kuat, terutama karena pemasaran masih bertumpu pada pasar lokal dan perantara.

“Nilai tambah komoditas kelapa belum maksimal karena industri pengolahan di daerah juga masih terbatas. Akibatnya, hasil yang diterima petani belum optimal,” ujarnya.

Sebagai upaya penguatan sektor perkebunan rakyat, Pemerintah Kabupaten Kuningan terus mendorong program peremajaan tanaman dan peningkatan produktivitas. Pada 2025, pemerintah menyalurkan puluhan ribu bibit kelapa genjah serta bantuan pupuk organik untuk pengembangan ratusan hektare lahan.

Selain itu, pada tahun 2026 Pemkab Kuningan kembali mengusulkan pengembangan tanaman kelapa seluas 550 hektare. Sebagian usulan tersebut telah mendapat persetujuan pemerintah pusat dan tinggal menunggu realisasi bantuan.

Wahyu menegaskan, arah pengembangan komoditas kelapa ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga penguatan hilirisasi dan kemitraan usaha yang lebih seimbang.

“Kami ingin kelapa menjadi komoditas strategis yang mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Karena itu, diperlukan tata niaga yang sehat dan berpihak kepada petani,” tegasnya.

Sementara itu, pendalaman yang dilakukan KPPU diharapkan mampu menghasilkan gambaran utuh terkait dinamika perdagangan kelapa di daerah, sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Pemerintah Kabupaten Kuningan pun menyambut baik langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sektor perkebunan berbasis kondisi riil di lapangan.

“Harapannya, komoditas kelapa di Kuningan bisa berkembang lebih baik dan memberi dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkas Wahyu.