TPP ASN Dipangkas, Roy: Pemda Tidak Punya Nyali Evaluasi Tunjangan DPRD?
KUNINGANSATU.COM,- Presidium Masyarakat Madani (PRISMA) kembali melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga 20 persen dinilai sebagai langkah yang tidak adil, karena di sisi lain Pemda tak berani menyentuh besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan.
Aktivis PRISMA, Roy Aldilah, menegaskan bahwa kebijakan ini semakin mempertegas lemahnya sikap Pemda dalam mengelola keuangan daerah.
“Kalau alasan pemotongan TPP adalah efisiensi, mestinya semua pihak merasakan, termasuk DPRD. Tapi nyatanya Pemda hanya berani pada ASN, sementara tunjangan DPRD tetap dibiarkan besar. Pemda jelas tidak punya nyali mengevaluasi itu,” kata Roy, Selasa (16/9/2025).
Menurut Roy, kondisi ini tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“ASN yang mendapat TPP ratusan ribu rupiah harus dipotong, sedangkan anggota DPRD bisa tetap menikmati tunjangan perumahan Rp22 juta hingga Rp25 juta per bulan. Ini jelas timpang. Bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa Pemda serius melakukan efisiensi?” tegasnya.
PRISMA menilai, diamnya Pemda terhadap besarnya tunjangan DPRD adalah bentuk kompromi politik yang merugikan publik. Roy menyebut, jika pemerintah tidak berani mengambil langkah tegas, maka evaluasi akan dilakukan oleh masyarakat dengan cara mereka sendiri.
“Kalau Pemda tidak berani, biarkan masyarakat yang mengevaluasi. Dan masyarakat punya cara sendiri untuk menilai, mengingat, hingga menagih keadilan pada waktunya,” ujarnya.
Lebih jauh, Roy menegaskan bahwa suara masyarakat tidak bisa diabaikan. Bentuk evaluasi itu bisa berupa tekanan sosial, kritik terbuka, hingga sikap politik pada momentum demokrasi.
“Masyarakat tidak bodoh. Mereka tahu siapa yang benar-benar berpihak dan siapa yang hanya pandai beretorika. Jangan sampai kebijakan timpang ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan yang lebih luas dan memaksa masyarakat kembali turun ke jalan dan bersuara lebih lantang secara langsung,” tambahnya.
PRISMA mendesak agar Pemda segera membuka data secara transparan, baik terkait mekanisme pemotongan TPP ASN maupun besaran tunjangan DPRD yang selama ini dinilai fantastis. Menurut Roy, hanya dengan transparansi dan keberanian politik, keadilan anggaran bisa ditegakkan.
“Jika tidak, rakyat akan menilainya sebagai pengkhianatan terhadap prinsip akuntabilitas,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan
