SPPG Karangmangu 1 Kuningan Disetop Sementara, Ini Penyebabnya!

KUNINGANSATU.COM,- Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangmangu 1, Kabupaten Kuningan, resmi dihentikan sementara. Keputusan tersebut diambil setelah Satgas P3MBG Kabupaten Kuningan menemukan persoalan terkait ketidakaktifan kepala SPPG dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

Penghentian sementara itu diputuskan dalam rapat koordinasi yang melibatkan Satgas P3MBG Kabupaten Kuningan, SPPI, koordinator wilayah (Korwil), pihak kecamatan, serta pengelola SPPG. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kuningan, Kamis (12/11/2026).

Agus Basuki dari Satgas P3MBG Kabupaten Kuningan mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan investigasi dan mengumpulkan sejumlah informasi terkait kondisi SPPG Karangmangu 1.

Menurutnya, kepala SPPG yang bersangkutan diketahui sudah tidak aktif menjalankan kegiatan operasional selama beberapa minggu hingga beberapa bulan.

“Intinya terkait permasalahan SPPG Karangmangu 1 yang saat ini memang kepala SPPG-nya tidak aktif di lapangan. Kita setelah menginvestigasi, mengumpulkan data dan informasi, akhirnya kita putuskan untuk menghentikan dulu operasionalnya,” ungkap Agus.

Ia menegaskan, penghentian tersebut berlaku sampai ada penunjukan kepala SPPG baru atau petugas yang ditetapkan sebagai penanggung jawab operasional.

Agus menjelaskan, keberadaan kepala SPPG di lapangan menjadi hal penting karena posisi tersebut memiliki tanggung jawab terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga distribusi makanan.

“Dia penanggung jawab dari mulai pelaksanaan kegiatan, perencanaan, distribusi, dan sebagainya. Jadi, tidak diperbolehkan kalau kepala SPPG tidak standby di lokasi,” tegasnya.

Selain penghentian operasional, Satgas P3MBG juga membuka kemungkinan pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang dinilai melakukan pelanggaran.

Agus mengakui, informasi mengenai persoalan tersebut sebelumnya sudah beredar. Namun, Satgas terlebih dahulu melakukan koordinasi dan mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait sebelum mengambil keputusan.

Ia juga menyoroti pentingnya mekanisme pelaporan apabila terjadi persoalan dalam pengelolaan dapur MBG. Menurutnya, setiap permasalahan semestinya segera disampaikan kepada Satgas P3MBG tingkat kecamatan maupun kabupaten agar bisa dicarikan solusi.

“Harusnya ada informasi dan laporan ke Satgas Kecamatan maupun kepada kabupaten, supaya kita nanti bisa mengambil langkah-langkah solusinya seperti apa,” ujarnya.

Sementara itu, Korwil SPPG, Nisa, mengungkapkan bahwa persoalan kepala SPPG Karangmangu 1 sebenarnya telah ditindaklanjuti secara administratif.

Ia menyebut, hukuman disiplin (hukdis) sudah beberapa kali dijatuhkan kepada kepala SPPG yang bersangkutan. Bahkan, sanksi terakhir yang diberikan sudah masuk kategori hukuman disiplin berat.

“Kalau secara administrasi kita sudah ada hukdis. Memang sudah diturunkan hukdis beberapa kali, terakhir kali itu hukdis berat. Jadi, kalau secara personal atau perorangan itu sudah diurus untuk tindak lanjutnya seperti apa, memang di pusat,” jelas Nisa.

Terkait proses pergantian kepala SPPG, Nisa menyebut pengajuan tersebut sudah berjalan sejak akhir Oktober dan saat ini masih dalam proses di Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketika ditanya mengenai koordinasi dengan pihak kecamatan maupun kabupaten, Nisa menjelaskan bahwa pihaknya selama ini mengarahkan proses pergantian kepala SPPG langsung kepada BGN.

Namun, dalam rapat tersebut muncul penegasan bahwa persoalan di lapangan tetap harus dikomunikasikan kepada Satgas di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Agus Basuki bersama Camat Ramdan turut menegaskan bahwa koordinasi secara administratif maupun operasional tetap diperlukan agar setiap persoalan dapat segera diketahui dan ditangani.

Nisa pun mengakui pentingnya evaluasi komunikasi antarpihak. Ia menyebut, koordinasi antara Korwil, kepala SPPG, dan Satgas P3MBG masih perlu ditingkatkan.

“Ini juga menjadi imbauan kami semua, termasuk dari pihak Korwil dan juga kepala SPPG untuk lebih meningkatkan komunikasi lagi ke Satgas. Memang kita di lapangan banyak yang harus diperbaiki dan sambil berjalan juga,” tuturnya.

Dari persoalan tersebut, Satgas P3MBG Kabupaten Kuningan mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar tidak mengabaikan koordinasi apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan program MBG.

Agus meminta setiap persoalan yang muncul di tingkat dapur segera dilaporkan kepada Pokja P3MBG, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, dengan melibatkan pihak terkait, termasuk SPPI.

Langkah tersebut dinilai penting agar permasalahan tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.