Rp5,9 Juta per Kades! Retret di Akhir Tahun Bikin Pusing!

KUNINGANSATU.COM,- Surat himbauan dari perusahaan bernama PT Eternal Supply Service Group Organizer yang mengajak seluruh kepala desa se-Kabupaten Kuningan mengikuti kegiatan bertajuk Pendidikan Karakter “Retret” menuai polemik di kalangan aparatur pemerintahan desa. Sejumlah kepala desa yang dikonfirmasi KUNINGANSATU.COM membenarkan telah menerima surat tersebut, namun mereka menyampaikan keberatan atas waktu pelaksanaan dan besaran biaya yang mencapai Rp5.900.000 per orang.

Surat bernomor 005/HMK/RRT-ESSG/X/2025 bertanggal 3 Oktober 2025 itu mencantumkan jadwal kegiatan pada 27-30 November 2025 di Kebun Raya Kuningan, Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan. Kegiatan tersebut diklaim mendukung program nasional Asta Cita Indonesia Emas 2045 dan ditujukan bagi kepala desa se-Kabupaten Kuningan, dengan narasumber dari berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kejaksaan Negeri Kuningan, Kapolres, hingga Dandim 0615 Kuningan.

Namun di balik isi surat tersebut, para kepala desa justru mempertanyakan dasar dan mekanisme pembiayaan kegiatan tersebut. Beberapa kepala desa mengaku keberatan karena waktu pelaksanaan kegiatan berada di penghujung tahun anggaran 2025, saat Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) sudah hampir 100 persen terealisasi.

“Kegiatan itu kan harus dianggarkan dulu. Sekarang tiba-tiba ada himbauan seperti itu, sedangkan semua pos anggaran sudah diposkan. Lalu darimana kita harus mengambil anggarannya?” ujar salah seorang Kepala Desa di wilayah Kecamatan Japara kepada KUNINGANSATU.COM, Senin (20/10/2025).

Kepala desa lainnya menilai kegiatan ini terlalu mendadak dan tidak mempertimbangkan situasi keuangan desa menjelang penutupan tahun anggaran.

“Kami bukan menolak. Kami yakin retret itu positif dan berdampak baik bagi peningkatan karakter. Tapi kalau dilaksanakan sekarang, ya jelas berat. APBDes Perubahan pun sudah disahkan, semua pos sudah habis. Jadi darimana lagi anggarannya?” ujar salah satu Kepala Desa di Kecamatan Subang.

Selain waktu yang tidak tepat, para kepala desa juga menyoroti biaya yang dinilai terlalu besar untuk ukuran kegiatan pelatihan singkat.

“Rp5,9 juta per orang itu hampir menyentuh angka enam juta. Jumlah itu sangat besar, apalagi bagi desa-desa kecil. Ini terlalu memaksakan bahkan terkesan mencekik di tengah kondisi anggaran yang serba efisien saat ini,” ungkap seorang Kepala Desa di Kecamatan Cibingbin.

Mengenai PT Eternal Supply Service Group Organizer sendiri, sejumlah kepala desa mengaku tidak mengetahui secara pasti latar belakang perusahaan tersebut. Yang mereka tahu, himbauan itu memang diterima secara internal melalui lingkup para kepala desa se-Kabupaten Kuningan, dan di surat juga telah ditembuskan kepada Bupati Kuningan, Kepala Dinas DPMD, serta seluruh camat se-Kabupaten Kuningan.

Perlu diketahui, setidaknya terdapat sekitar 361 kepala desa di Kabupaten Kuningan. Jika masing-masing diwajibkan membayar Rp5,9 juta, maka total biaya kegiatan retret tersebut diperkirakan mencapai Rp2,13 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), maupun pihak terkait lainnya mengenai legalitas kegiatan tersebut dan keterlibatan instansi yang tercantum dalam surat.

Para kepala desa berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman di lapangan.

“Kami para kepala desa ini hanya butuh kepastian. Kalau memang resmi, tentu kami akan patuh tapi ya sesuai kondisi juga. Tapi kalau belum jelas asal-usulnya, kami harus hati-hati,” ujar seorang Kepala Desa di Kecamatan Ciniru.

Kegiatan retret dengan biaya tinggi di penghujung tahun ini dinilai terlalu memaksakan di tengah situasi anggaran yang telah terserap hampir sepenuhnya. Publik kini menunggu sikap resmi Pemkab Kuningan dan DPMD untuk memastikan apakah kegiatan tersebut benar merupakan bagian dari program pemerintah, atau justru inisiatif pihak swasta yang mencantumkan nama lembaga negara tanpa izin.***