Kinerja Moncer! RLPPD Kuningan 2025 Catat Ekonomi Tumbuh 6,98% dan Kemiskinan Turun

KUNINGANSATU.COM,- Pemerintah Kabupaten Kuningan merilis Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 yang di publish kamis (2/4/26) yang memotret capaian kinerja sepanjang satu tahun terakhir di bawah kepemimpinan Dian Rachmat Yanuar bersama Wakil Bupati Tuti Indriani.

Laporan yang ditandatangani pada 30 Maret 2026 itu menjadi bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah daerah kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional. Dalam dokumen tersebut, sejumlah indikator strategis menunjukkan tren yang cukup menggembirakan.

Secara makro, peningkatan kualitas hidup masyarakat tercermin dari naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,56 menjadi 72,31. Pada saat yang sama, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,74 persen, disusul penurunan tingkat pengangguran menjadi 7,59 persen.

Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami lonjakan hingga mencapai 6,98 persen. Ketimpangan pendapatan pun ikut membaik dengan penurunan rasio gini ke angka 0,320.

“Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha hingga masyarakat,” demikian tergambar dalam substansi laporan tersebut.

Di sektor pelayanan dasar, bidang pendidikan mencatat angka partisipasi mencapai 94,09 persen. Namun, tantangan masih terlihat pada kondisi sarana prasarana, terutama fasilitas ruang kelas dan sanitasi yang layak, yang baru berada di kisaran 27 persen.

Sementara itu, sektor kesehatan menunjukkan kinerja menonjol. Angka stunting berhasil ditekan hingga 9,88 persen, bahkan layanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melampaui target hingga 120,80 persen.

Dari sisi infrastruktur, kemantapan jalan kabupaten berada di angka 78,22 persen, sedangkan akses air minum layak mencapai 94,20 persen menjadi salah satu indikator layanan dasar yang relatif kuat.

Dalam pengelolaan keuangan, Pemkab Kuningan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut hingga laporan keuangan 2024. Pada tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,641 triliun atau 93,50 persen dari target, sementara belanja daerah terealisasi Rp2,696 triliun atau 92,37 persen.

Defisit anggaran sebesar Rp94,269 miliar mampu ditutup melalui skema pembiayaan, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp37,131 miliar.

Tak kalah penting, penguatan ekosistem digital menjadi sorotan dalam laporan tersebut. Hingga 2025, Pemkab Kuningan telah mengoperasikan total 84 aplikasi dan sistem informasi yang mendukung layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, kepegawaian, hingga sistem pembayaran pajak berbasis digital.

Langkah digitalisasi ini dinilai berkontribusi pada peningkatan transparansi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Sepanjang 2025, berbagai capaian tersebut juga berbuah penghargaan. Pemerintah Kabupaten Kuningan meraih sedikitnya 12 penghargaan tingkat provinsi dan nasional, termasuk peringkat kedua Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Jawa Barat dan predikat badan publik “Informatif”.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, juga menerima sejumlah apresiasi atas kepemimpinan dan inovasi yang dinilai mampu mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dengan capaian tersebut, Pemkab Kuningan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.