Refleksi atau Selebrasi? Ketika Panggung Mewah Dibangun di Atas Realitas yang Pahit

KUNINGANSATU.COM,- Acara bertajuk refleksi satu tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati Kuningan seharusnya menjadi ruang evaluasi terbuka yang jujur, sederhana, dan berorientasi pada perbaikan. Namun ketika kegiatan itu dikemas dalam nuansa mewah, penuh seremoni, dan berpotensi menghabiskan anggaran, publik berhak bertanya, refleksi untuk siapa, dan hasil nyatanya apa?

Refleksi yang sejati mestinya menghasilkan peta masalah, rencana perbaikan, dan komitmen konkret yang dapat dirasakan masyarakat. Bukan sekadar panggung pidato, jamuan makan, dokumentasi, dan tepuk tangan. Jika setelah acara selesai tidak ada kebijakan baru, tidak ada langkah perbaikan terukur, dan tidak ada transparansi capaian yang bisa diverifikasi, maka kegiatan itu lebih menyerupai selebrasi kekuasaan daripada refleksi kinerja.

Yang paling menyakitkan adalah kontrasnya dengan realitas masyarakat di pelosok Kuningan. Masih banyak warga yang berjuang mencari penghasilan harian, petani yang dihimpit biaya produksi, akses pendidikan yang belum merata, hingga layanan kesehatan yang masih dipertanyakan kualitas dan jangkauannya. Dalam kondisi seperti itu, urgensi acara seremonial menjadi semakin dipertanyakan. Apakah momentum satu tahun kepemimpinan harus dirayakan dengan kemewahan, ketika kesejahteraan rakyat belum benar-benar dirasakan?

Pemerintah daerah seharusnya memahami sensitivitas sosial. Setiap rupiah anggaran publik memiliki nilai moral karena berasal dari rakyat. Menggunakannya untuk acara yang minim dampak langsung akan selalu terasa tidak adil, terutama bagi masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Refleksi tidak membutuhkan panggung megah, refleksi membutuhkan keberanian mengakui kekurangan, membuka data, dan menyusun langkah perbaikan yang nyata.

Jika tujuan kegiatan itu adalah pertanggungjawaban kepada publik, maka cara terbaik adalah transparansi laporan kinerja yang mudah diakses, dialog terbuka dengan masyarakat, dan kebijakan konkret yang menjawab persoalan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Tanpa itu, acara refleksi hanya akan dikenang sebagai simbol jarak antara pemerintah dan rakyatnya.

Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan perayaan satu tahun kekuasaan. Rakyat membutuhkan bukti satu tahun kerja nyata.

Oleh : Muhamad Sayffulloh Rohman Ketua BEM UNISA Kuningan