Program MBG Perlu Evaluasi Serius, BEM Poltekkes KMC Ingatkan Pentingnya Tenaga Gizi Profesional!
KUNINGANSATU.COM,- Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat kembali menuai sorotan. Meski memiliki tujuan positif seperti menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan memperkuat ketahanan pangan, program ini dinilai masih menyimpan banyak persoalan di lapangan.
Sejumlah kasus terkait pelaksanaan program MBG pun terus bermunculan, mulai dari kejadian keracunan makanan, porsi yang tidak mencukupi, hingga kandungan gizi menu yang tidak sesuai standar. Kondisi ini dinilai mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek higiene-sanitasi dapur Badan Gizi Nasional (BGN), kualitas menu, serta mekanisme pengelolaan dapur.
Presiden Mahasiswa BEM Poltekkes KMC Kuningan, Akbar Rizkyan Affandy, menilai problem terbesar justru terletak pada minimnya tenaga gizi profesional di dapur-dapur BGN.
“Saat ini masih banyak dapur-dapur BGN di Indonesia yang tidak ada ahli gizi di dalamnya. Ini tentu tidak sesuai dengan nama Program Makanan Bergizi Gratis. Banyak dapur yang justru diisi lulusan dari disiplin ilmu lain. Pemerintah harus mengevaluasi hal ini agar program bisa maksimal,” ujarnya.
Akbar juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang sebelumnya menyebut tidak membutuhkan ahli gizi ataupun organisasi Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) dalam pelaksanaan program MBG.
“Jika memang mencari lulusan ahli gizi sangat sulit, evaluasi mekanisme dapurnya. Satu orang ahli gizi menangani ratusan hingga ribuan porsi, ini memberatkan kinerja mereka. Pemerintah harus bekerja sama dengan PERSAGI untuk membahas persoalan ini,” tegasnya.
Sorotan senada datang dari Ketua HIMAGI Poltekkes KMC Kuningan, Shela Dwi Amaliyanti. Ia menyatakan bahwa kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola MBG.
“Perencanaan menu, penentuan kandungan energi, serta pengawasan higiene dan sanitasi tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi oleh tenaga yang tidak memiliki dasar pendidikan gizi,” ujarnya.
Shela menegaskan bahwa keberadaan ahli gizi merupakan elemen vital agar makanan yang dibagikan melalui program MBG benar-benar aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan sasaran.
“Jika pemerintah terus mengabaikan peran ahli gizi, risiko keracunan, ketidaktepatan menu, dan ketidaksesuaian kebutuhan gizi akan semakin besar,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah segera melakukan perbaikan menyeluruh, mulai dari penempatan tenaga gizi sesuai kompetensi, evaluasi terhadap dapur BGN, hingga kolaborasi resmi dengan organisasi profesi seperti PERSAGI.
“Tujuannya agar program MBG bisa berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan
