Pascabanjir, Pemkab Kuningan dan Cirebon Bahas Isu Lingkungan hingga Pembangunan
KUNINGANSATU.COM,- Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon tidak bersumber dari kerusakan hulu Gunung Ciremai. Kesimpulan tersebut mengemuka dalam pertemuan lintas daerah yang digelar di Jagara Eco Park pada Jum’at (2/1/2026) serta dihadiri Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag beserta Forkopimda dan jajaran teknis dari kedua pemerintah daerah.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyampaikan bahwa hasil kajian lapangan yang dilakukan tim teknis selama beberapa hari pascakejadian hujan lebat tidak menemukan indikasi kerusakan hulu maupun longsoran di kawasan Gunung Ciremai. Menurutnya, penyebab utama banjir justru berasal dari persoalan di wilayah hilir, terutama drainase yang tersumbat sampah serta tertutup baliho dan bangunan liar.
“Dari hasil kajian tim berhari-hari, tidak ditemukan masalah di hulu. Yang terjadi di lapangan justru drainase tertutup sampah, bahkan ada yang tertutup baliho. Setelah dibongkar, air langsung mengalir lancar,” ujar Dian.
Ia menambahkan, Pemkab Kuningan telah membentuk tim khusus untuk menggerakkan gotong royong bersama pemerintah desa dalam membersihkan saluran air, sekaligus mengimbau agar tidak ada lagi penutupan drainase oleh bangunan liar. Dian juga menyampaikan keprihatinannya atas dampak banjir yang dirasakan masyarakat Cirebon dan meyakini Pemkab Cirebon mampu melakukan pemulihan secara cepat.
Selain membahas banjir, pertemuan tersebut juga menyinggung rencana pengembangan kawasan industri terpadu ramah lingkungan seluas sekitar 1.300 hektare di wilayah Kuningan bagian timur. Dian menegaskan, kawasan tangkapan air Gunung Ciremai tetap dijaga ketat dan tidak akan disentuh aktivitas industri.
“Investasi tidak bisa dihindari, tetapi prinsipnya jelas. Kawasan tangkapan air Gunung Ciremai harus dijaga. Karena itu kami merancang kawasan industri ramah lingkungan, dan dampaknya terhadap wilayah sekitar, termasuk Cirebon, akan kami diskusikan secara terbuka,” katanya.
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron menekankan pentingnya sinergi antardaerah mengingat keterkaitan erat antara Cirebon dan Kuningan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air dan pergerakan ekonomi. Ia menilai penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Banjir ini tidak bisa ditangani parsial. Solokan di Cirebon banyak yang berubah fungsi menjadi bangunan. Ini menjadi pekerjaan rumah kami. Namun Kuningan dan Cirebon itu satu kesatuan, saling memberi manfaat,” ujar Imron.
Imron juga mengungkapkan rencana usulan pembangunan jalan tol menuju Kuningan guna mempercepat akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah timur Jawa Barat. Selain itu, Pemkab Cirebon mengusulkan pembangunan situ atau waduk di wilayah Cirebon timur sebagai solusi pengendalian banjir saat musim hujan dan ketersediaan air saat musim kemarau.
“Kalau hujan banjir, kalau kemarau kering. Maka penampungan air menjadi solusi penting, baik untuk pertanian maupun pengendalian banjir,” ucapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U Kusmana, dalam kesempatan yang sama memaparkan hasil peninjauan teknis di wilayah perbatasan Kuningan-Cirebon pada 24 Desember 2025. Ia memastikan kondisi sungai di wilayah hulu Kuningan relatif aman dan tidak ditemukan longsoran.
“Kami turun langsung ke lapangan. Di Desa Kaduela1 dan Cibuntu sebagai wilayah hulu, tidak ada longsoran dan aliran sungai normal,” jelasnya.
Ia merinci sejumlah sungai yang dipantau di beberapa wilayah tersebut termasuk anak-anak sungainya, yang seluruhnya berada dalam kondisi aman. Luapan air hanya terjadi secara terbatas di daerah irigasi Cicerum akibat hujan dengan intensitas tinggi.
Pertemuan tersebut juga membahas pengembangan sektor pariwisata di Kuningan yang dinilai terus tumbuh. Dian menegaskan bahwa pengembangan wisata harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
“Pariwisata tidak boleh bertentangan dengan kelestarian alam. Keduanya bisa berjalan berdampingan selama memenuhi kaidah aturan lingkungan,” tegasnya.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Kuningan dan Pemkab Cirebon sepakat memperkuat koordinasi teknis, menjaga kelestarian lingkungan hulu, menata drainase di wilayah hilir, serta memastikan setiap rencana pembangunan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan demi kepentingan bersama kedua daerah.***
Tinggalkan Balasan
