HMI Kuningan Kawal TGR & Dana Taspen, Tolak BOS Jadi “Kambing Hitam” Bebani Guru
KUNINGANSATU.COM – Suara kritis mahasiswa kembali menggema di Pendopo Kuningan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Rabu (29/4/2026), dengan membawa sejumlah isu strategis terkait tata kelola keuangan daerah.
Audiensi berlangsung dinamis dan penuh substansi. Dalam forum tersebut, HMI menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR) serta dugaan penyalahgunaan dana Taspen bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ketua Umum HMI Cabang Kuningan, Muhammad Naufal Harits, menegaskan bahwa persoalan TGR tidak dapat dipandang sebatas administratif. Ia menyebut, hal tersebut menyangkut integritas pengelolaan keuangan daerah serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Ini bukan sekadar angka atau laporan, tetapi soal kepercayaan masyarakat. Kami ingin seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
HMI juga menyoroti potensi kebijakan dalam penyelesaian TGR. Mereka secara tegas menolak jika beban tersebut dialihkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), apalagi hingga membebani para guru.
“Jangan sampai penyelesaian TGR justru mengorbankan sektor pendidikan. Guru tidak boleh menanggung konsekuensi dari persoalan yang bukan menjadi tanggung jawabnya,” lanjutnya.
Selain itu, dugaan penyalahgunaan dana Taspen bagi P3K turut menjadi perhatian serius. HMI menilai, persoalan tersebut berpotensi merugikan para guru P3K yang seharusnya menerima haknya secara utuh dan tepat waktu.
“Dana Taspen menyangkut hak pegawai. Jika ada indikasi penyimpangan, harus dibuka secara terang-benderang dan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami tidak ingin ada ketidakjelasan yang merugikan P3K,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan apresiasi atas sikap kritis mahasiswa. Ia menilai, kehadiran HMI dalam audiensi menjadi bagian penting dari fungsi kontrol sosial yang konstruktif.
Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan secara serius dan terbuka, serta memastikan rekomendasi BPK dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, HMI menyatakan akan terus mengawal proses penyelesaian TGR dan persoalan dana Taspen hingga tuntas. Mereka juga mendorong pemerintah daerah untuk bertindak cepat, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil.***
Tinggalkan Balasan
