FGD Program PINTAR Digelar di Paninggaran, Wabup Kuningan Tegaskan Pentingnya Literasi Keuangan

KUNINGANSATU.COM,- Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR) di Balai Desa Paninggaran, Kecamatan Darma. Kegiatan ini merupakan inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melalui Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan.

FGD tersebut dihadiri jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Desa, ATR/BPN, lembaga keuangan, hingga mitra pemberdayaan masyarakat.

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan, Dr. Erdiriyo, S.E., M.M., menjelaskan bahwa Desa Paninggaran menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Program PINTAR yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan keluarga prasejahtera melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.

Dari hasil pendataan awal, terdapat 181 keluarga prasejahtera di desa tersebut. Saat ini, 161 keluarga menjadi sasaran intervensi program, dengan target minimal 10 persen di antaranya mampu mencapai “graduasi” atau peningkatan taraf kesejahteraan dalam waktu satu tahun.

Menurutnya, inklusi keuangan tidak hanya sebatas membuka akses rekening, tetapi juga mendorong masyarakat mampu meningkatkan pendapatan dan memiliki ketahanan terhadap risiko ekonomi.

Program ini berjalan tanpa dukungan anggaran khusus APBN, sehingga mengedepankan sinergi antara pemerintah, OJK, perbankan, lembaga pembiayaan, hingga mitra pemberdayaan di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tuti Andriani menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mendukung penuh pelaksanaan Program PINTAR. Ia juga menyampaikan salam dari Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, yang berhalangan hadir karena agenda di tingkat provinsi.

Wabup menekankan bahwa perlu keseimbangan antara akses dan literasi keuangan. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat berisiko terjebak pada praktik pinjaman online ilegal maupun skema pembiayaan informal seperti “bank emok”.

“Pemberian akses harus diiringi edukasi pengelolaan keuangan dan penguatan usaha. Jangan sampai masyarakat punya akses, tetapi tidak memiliki pemahaman yang cukup,” tegasnya.

Ia juga mendorong perangkat daerah untuk mengesampingkan ego sektoral serta mengintegrasikan kebijakan pusat dengan potensi lokal, khususnya di wilayah Kecamatan Darma.

Sementara itu, Direktur RISE Indonesia, Caroline Mangowal, Ph.D., memaparkan hasil pendampingan terhadap 161 keluarga penerima manfaat (KPM). Mayoritas KPM berpendidikan terakhir sekolah dasar dan bekerja sebagai buruh, petani, maupun pelaku usaha mikro.

Menariknya, sebanyak 84 persen keluarga telah memiliki kebiasaan menabung, meski sebagian besar masih dilakukan secara informal. Hanya sekitar 26 persen yang memiliki tabungan formal di lembaga keuangan.

Sebagai solusi atas kendala biaya dan akses, Program PINTAR mendorong pemanfaatan dompet digital. Dari 60 peserta pelatihan, 59 orang langsung membuka akun e-wallet, sehingga tingkat kepemilikan meningkat signifikan.

Selain literasi dan digitalisasi keuangan, program ini juga membuka akses pembiayaan formal melalui skema seperti PNM Mekaar dan Bumdesma, serta memperkuat pemahaman terkait asuransi dan jaminan sosial.

Sejumlah penerima manfaat merasakan dampak langsung, baik dari kemudahan akses pinjaman tanpa agunan hingga kemudahan transaksi digital untuk mendukung usaha kecil mereka.

Meski masih terdapat tantangan, seperti persepsi biaya administrasi perbankan dan isu perlindungan data pribadi, inovasi tabungan kolektif seperti tabungan lebaran dan maulid tetap diminati masyarakat.

Program PINTAR di Desa Paninggaran dijadwalkan berlangsung hingga semester pertama tahun ini. Apabila target graduasi 10 persen tercapai, Kabupaten Kuningan berpeluang menjadi model pembelajaran bagi daerah lain dalam penguatan inklusi keuangan berbasis desa.

Kolaborasi multipihak, pendampingan berbasis data, serta inovasi layanan keuangan yang sesuai kebutuhan masyarakat diyakini menjadi kunci keberhasilan program ini dalam mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga prasejahtera di Kabupaten Kuningan.