Dalam Sehari, Gedung DPRD Kuningan Digeruduk Dua Gelombang Mahasiswa
KUNINGANSATU.COM – Ratusan mahasiswa dari dua kelompok berbeda menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (17/6/2026). Dalam satu hari, lembaga legislatif tersebut menjadi sasaran penyampaian aspirasi mahasiswa yang menyoroti berbagai isu nasional dan daerah.
Kelompok pertama yang menggelar aksi pada pukul 12.00 WIB adalah Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Kuningan yang terdiri dari HMI, PMII, GMNI, IMM, KAMMI, BEM Unisa, BEM Staiku, dan Permahi. Aksi berlangsung di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan sebelum dilanjutkan dengan dialog bersama sejumlah anggota DPRD.
Koordinator Aksi Cipayung Plus, Ihab, menyampaikan bahwa dalam unjuk rasa kali ini mahasiswa mengangkat empat isu utama, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta persoalan pembebasan lahan.
Menurutnya, program-program tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, pelaksanaannya dinilai masih membutuhkan banyak perbaikan dan evaluasi agar dapat berjalan maksimal serta tepat sasaran bagi masyarakat.
“Program-program ini memiliki tujuan yang baik, tetapi perlu banyak evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan massa aksi lainnya, Azril Parliansah, menambahkan bahwa mahasiswa juga mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan. Selain itu, mereka meminta agar RUU Polri dikaji ulang guna mencegah potensi masuknya aparat ke ranah-ranah sipil yang dinilai tidak semestinya.
Terkait program MBG, Azril menilai perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, apabila ditemukan berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, maka program tersebut sebaiknya dihentikan.
“Kalau ternyata dalam pelaksanaannya banyak persoalan dan berpotensi membuka ruang korupsi, tentu harus dievaluasi secara serius. Bahkan jika diperlukan, program itu bisa dihentikan,” katanya.
Ia juga menyoroti pelaksanaan KDMP yang dinilai perlu dievaluasi, terutama terkait penempatan fasilitas atau bangunannya agar tidak mengorbankan lahan produktif milik masyarakat.
Menurut Azril, berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa telah diterima oleh DPRD Kabupaten Kuningan dan akan diteruskan kepada instansi terkait untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan, khususnya mengenai manajemen pelaksanaan program MBG.
Ia menegaskan, apabila ke depan berbagai persoalan dalam program MBG semakin memburuk dan tidak terdapat perbaikan yang signifikan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan aksi dengan tuntutan penghentian program tersebut.
Aksi tersebut diikuti oleh mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Kuningan dengan jumlah peserta mencapai ratusan orang.
Pada hari yang sama, gelombang aksi juga dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Kuningan (UM Kuningan) yang menggelar aksi pada pukul 15.15 WIB. Berbeda dengan Cipayung Plus yang menggelar aksi di depan gedung dan berdialog dengan anggota DPRD, BEM UM Kuningan menggelar demonstrasi di halaman Gedung DPRD Kabupaten Kuningan.
Massa BEM UM Kuningan juga menyuarakan sejumlah persoalan nasional, mulai dari kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga isu-isu yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, aksi yang digelar BEM Universitas Muhammadiyah Kuningan masih berlangsung di halaman Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Massa aksi terus menyampaikan orasi secara bergantian, sementara situasi di sekitar lokasi terpantau aman dan kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian.***
Tinggalkan Balasan
