Bupati Kuningan Dian Rachmat Raih Anugerah Social Worker Indonesia

KUNINGANSATU.COM,- Komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam membangun kesejahteraan sosial yang berkeadilan kembali mendapat pengakuan nasional. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, dianugerahi Social Worker Indonesia Teladan Berprestasi dalam ajang Konferensi Nasional dan Anugerah Social Worker Indonesia (KONASWI) yang digelar di Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Sabtu (17/1/2026).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Social Worker Indonesia dalam Pengembangan Masyarakat (SWIPAM) bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Pendidikan Sosial Indonesia (YAPSI), sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata kepala daerah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Pengurus SWIPAM, Prof Jusman Iskandar, menjelaskan bahwa penetapan penerima anugerah melalui proses riset dan evaluasi yang panjang. Selama hampir satu tahun, YAPSI dan DPP SWIPAM melakukan kajian mendalam terhadap kiprah para pekerja sosial dan pemangku kebijakan di berbagai daerah di Indonesia.

“Bupati Kuningan dinilai memiliki keberpihakan yang kuat pada pembangunan sosial, terutama dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Prof. Jusman.

Pada forum tersebut, Bupati Dian juga menyampaikan Orasi Ilmiah bertema “Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan Sosial di Kabupaten Kuningan” di hadapan akademisi, praktisi, dan pekerja sosial dari berbagai daerah.

Dalam orasinya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan sejati tidak semata-mata diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik, tetapi dari sejauh mana kebijakan publik mampu mengangkat martabat manusia.

“Pembangunan yang kehilangan empati hanyalah kemajuan yang hampa. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah berapa banyak manusia yang kita bangkitkan,” tegasnya.

Salah satu inovasi kebijakan yang disorot adalah Program Gema Sadulur (Gerakan Bersama Ngariksa Dhuafa, Lanjut Usia, dan Pengangguran). Program ini menjadi instrumen perubahan paradigma, dari pendekatan bantuan sosial karitatif menuju pemberdayaan masyarakat yang bermartabat dan berkelanjutan.

Melalui Gema Sadulur, pemerintah daerah membangun kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, relawan, dan masyarakat. Kelompok rentan seperti fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan penganggur tidak diposisikan sebagai beban, melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak dan potensi untuk bangkit.

Bupati juga menekankan pentingnya peran pekerja sosial sebagai garda terdepan pembangunan sosial. Menurutnya, pekerja sosial bukan sekadar pelaksana program, tetapi penjaga nurani bangsa yang mampu membaca persoalan kemanusiaan di balik data dan statistik.

Implementasi kebijakan sosial tersebut menunjukkan capaian signifikan. Dalam 10 bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan mencapai 10,41 persen pada Kuartal II 2025, tertinggi di Pulau Jawa. Angka kemiskinan menurun 1,14 poin atau setara 12.160 warga keluar dari kemiskinan, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 7,59 persen dengan penyerapan 10.450 tenaga kerja baru.

Di sektor pangan, Kabupaten Kuningan mencatat surplus beras 120.244 ton sepanjang 2025, serta penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga 50 persen.

Secara konseptual, Bupati menyebut kebijakan pembangunan sosial di Kuningan sejalan dengan Social Development Theory yang dikemukakan James Midgley, yakni integrasi antara kebijakan ekonomi dan intervensi sosial.

“Kesejahteraan sosial adalah hak warga negara, bukan hadiah dari negara,” tandasnya.

Menutup orasi ilmiahnya, Bupati menyampaikan penghargaan mendalam kepada para pekerja sosial di seluruh Indonesia.

“Pekerja sosial adalah pelita di lorong tergelap kemanusiaan. Setiap manusia yang kalian kuatkan akan menjadi doa yang kelak menjaga langkah kalian,” ucapnya.

Ia berharap forum KONASWI menjadi ruang lahirnya gagasan dan jejaring baru untuk memperkuat pekerjaan sosial Indonesia, sehingga pembangunan nasional benar-benar berpihak, inklusif, dan berlandaskan nilai kemanusiaan.