Jelang Ramadhan 2026, Jabar Perkuat Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah

KUNINGANSATU.COM,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi daerah menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Hal tersebut mengemuka dalam Pasamoan Agung (High Level Meeting) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat, yang digelar Kamis, 5 Februari 2026, di Alun-Alun Taman Kota Kuningan, Jalan Veteran Nomor 36, Kabupaten Kuningan.

Pertemuan strategis yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, pimpinan BUMN, BUMD, serta instansi vertikal ini menjadi forum konsolidasi kebijakan daerah dalam menghadapi potensi tekanan inflasi pada momentum hari besar keagamaan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar pengendalian inflasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi berbasis data dan antisipatif. Menurutnya, peningkatan permintaan masyarakat terhadap bahan pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri kerap menjadi pemicu kenaikan harga jika tidak diimbangi dengan kesiapan pasokan dan distribusi.

“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara kolaboratif, mulai dari pemantauan harga berbasis data real-time, penguatan pasokan, hingga komunikasi yang efektif kepada masyarakat,” ujar Erwan dalam arahannya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi bulanan Jawa Barat pada Januari 2026 tercatat sebesar 0,09 persen, dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas strategis seperti cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras. Sementara inflasi tahunan tetap berada pada level 3,24 persen, dengan kontribusi utama dari komoditas emas perhiasan, tomat, ikan kembung, bawang putih, dan beras.

Untuk menjaga tren positif tersebut, TPID Jawa Barat mendorong optimalisasi kerja sama antar daerah, operasi pasar, serta pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Koordinasi dengan Satgas Pangan, Bulog, BMKG, dan BPBD juga diperkuat guna mengantisipasi gangguan pasokan akibat faktor cuaca maupun distribusi.

Selain isu inflasi, Pasamoan Agung ini juga menyoroti percepatan digitalisasi transaksi daerah sebagai pilar penting stabilitas ekonomi. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam ekosistem ekonomi digital.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada seluruh transaksi belanja daerah serta memperkuat perdagangan digital di pasar rakyat. Upaya ini sejalan dengan peningkatan capaian penilaian Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (PP2DD) melalui sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Pasamoan Agung TPID–TP2DD se-Jawa Barat ini secara khusus meminta bupati dan wali kota hadir secara pribadi, sebagai bentuk keseriusan dan komitmen kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong transformasi digital di wilayah masing-masing.

Melalui kolaborasi yang solid dan konsisten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap stabilitas harga dapat terjaga dengan baik, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dan merayakan Idul Fitri 2026 dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.