DPRD Didorong Bentuk Pansus Cipaniis, Mang Ewo: Tunjangan Besar, Nyali Jangan Kecil!

KUNINGANSATU.COM,- DPRD Kabupaten Kuningan didesak segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut persoalan pemanfaatan Mata Air Cipaniis dan dana kompensasi yang selama ini diterima pemerintah daerah. Persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun, melibatkan dua pemerintah daerah, serta kini masuk ke ranah aparat penegak hukum (APH) dinilai membutuhkan pengawasan serius dari lembaga legislatif.

Desakan tersebut disampaikan Pengamat Forum Telaah Kebijakan dan Anggaran Daerah (F-TEKAD), Sujarwo. Menurutnya, persoalan Cipaniis tidak cukup hanya diserahkan kepada proses hukum. DPRD tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan kekayaan daerah.

Terlebih, dorongan pembentukan Pansus juga telah disuarakan sejumlah elemen masyarakat yang secara khusus menyoroti pemanfaatan mata air dan mekanisme penerimaan kompensasinya.

“Ini bukan persoalan kecil. Sudah berlangsung sangat lama, melibatkan dua daerah, menyangkut uang yang tidak sedikit, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. DPRD jangan hanya menjadi penonton. Kalau masyarakat sudah bersuara dan persoalannya sudah masuk ke APH, seharusnya DPRD mengambil langkah konkret dengan membentuk Pansus,” tegas pria yang akrab disapa Mang Ewo ini, Rabu (11/11/2026).

Ia meminta Pansus menelusuri seluruh aspek kerja sama, mulai dari kewenangan pengelolaan sumber air, legalitas perizinan, volume pengambilan air, kewajiban konservasi, hingga dasar penetapan dan penggunaan dana kompensasi.

Menurutnya, seluruh penerimaan sejak awal kerja sama harus dibuka secara transparan, termasuk pencatatan dalam APBD dan pertanggungjawaban penggunaannya.

“Jangan hanya melihat berapa kompensasi yang diterima sekarang. Telusuri sejak awal, berapa total uang yang sudah masuk, bagaimana dasar penghitungannya, ke mana penggunaannya, dan apakah seluruh kewajiban kepada negara sudah dipenuhi. Jangan sampai kekayaan alam daerah dimanfaatkan bertahun-tahun, tetapi pertanggungjawabannya tidak pernah dibuka secara utuh,” ujarnya.

Mang Ewo mengingatkan, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, pemanfaatan Mata Air Cipaniis tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan bisnis atau kerja sama pelayanan air antardaerah, tetapi juga menyangkut keadilan manfaat bagi masyarakat di daerah sumber.

Sorotan terhadap DPRD semakin menguat karena lembaga tersebut dalam beberapa waktu terakhir tengah menjadi perhatian publik akibat polemik tunjangan anggota dewan. Mang Ewo menilai, pembentukan Pansus Cipaniis dapat menjadi momentum untuk membuktikan bahwa DPRD masih memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai ketika berbicara tunjangan dan fasilitas, begitu cepat dan serius memperjuangkannya. Tetapi ketika menyangkut kekayaan alam dan uang daerah, justru lambat bergerak. Jangan sampai muncul sindiran, tunjangan besar tetapi kinerja minim. Wakil rakyat harus membuktikan bahwa mereka bekerja bukan hanya untuk kepentingan sendiri,” sindirnya.

Ia bahkan mengingatkan, apabila DPRD tidak berani membentuk Pansus tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sikap tersebut berpotensi memunculkan kecurigaan publik terhadap lembaga legislatif.

“Kalau tidak berani membuka persoalan ini melalui Pansus, publik tentu berhak bertanya, ada apa? Jangan sampai muncul dugaan DPRD ikut bermain mata atau memiliki kepentingan tertentu sehingga enggan mengusutnya. Ini bukan kesimpulan, tetapi konsekuensi dari sikap diam yang tidak disertai penjelasan. Kalau memang tidak ada yang perlu ditutupi, mengapa harus takut diperiksa secara terbuka?” tegasnya.

Mang Ewo juga menambahkan, Pansus tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan APH ataupun menghakimi pihak tertentu. Langkah tersebut justru diperlukan agar seluruh persoalan tata kelola dan pertanggungjawaban kerja sama dapat diperiksa dari sisi pengawasan legislatif.

“Ini kesempatan bagi DPRD untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Jangan hanya sibuk mengurus tunjangan, sementara persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat dibiarkan berlarut-larut. Bentuk Pansus Cipaniis, buka semuanya, telusuri dari hulu sampai hilir. Rakyat membutuhkan wakil yang berani bekerja, bukan sekadar menikmati fasilitas jabatan,” pungkasnya.