3 Masalah Desa Dibidik Mahasiswa KKN Kolaboratif Kuningan, Apa Saja?

KUNINGANSATU.COM,- Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif Perguruan Tinggi se-Kabupaten Kuningan Tahun 2026 dinilai mampu menjadi salah satu ruang strategis untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., mendorong agar kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat terus diperluas sehingga program KKN tidak berhenti setelah mahasiswa menyelesaikan masa pengabdian.

Hal itu disampaikan Bupati Dian saat mengikuti monitoring dan evaluasi KKN Kolaboratif di Kecamatan Garawangi, Senin (10/8/2026).

KKN Kolaboratif yang dilaksanakan pada 1–10 Agustus 2026 ini melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Kuningan. Di antaranya Universitas Kuningan (Uniku), Universitas Muhammadiyah Kuningan, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Universitas Bhakti Husada Kuningan, Politeknik Kesehatan KMC Kuningan, serta Sekolah Tinggi Agama Kuningan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Dian memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pimpinan perguruan tinggi, dosen pembimbing, mahasiswa, camat, kepala desa, hingga masyarakat yang menjadi bagian dari pelaksanaan program.

Menurutnya, kolaborasi antarperguruan tinggi menjadi hal positif karena mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman akademik, tetapi juga berhadapan langsung dengan berbagai persoalan sosial yang ada di masyarakat.

“Saya merasa bangga, di sela-sela kesibukan rutinitas para rektor, pembimbing dan pengajar, masih bisa meluangkan waktu memberikan sebuah kebijakan yang cukup mulia, yaitu kolaborasi,” ujar Dian.

Ia menilai pengalaman terjun langsung ke desa menjadi kesempatan penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan di tengah perubahan zaman. Salah satunya melalui penguatan keterampilan 4C, yaitu communication, creativity, collaboration, dan critical thinking.

Berbagai program yang dipaparkan dalam kegiatan evaluasi tersebut, kata Dian, menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mengembangkan gagasan sederhana menjadi program yang memiliki manfaat bagi masyarakat.

Sejumlah program yang mendapat perhatian antara lain pengelolaan sampah, pencegahan stunting, pengembangan UMKM, kegiatan keagamaan, hingga pemanfaatan teknologi hidroponik.

Bupati Dian menegaskan, pembangunan tidak selalu harus dimulai dengan program berskala besar. Menurutnya, perubahan justru dapat tumbuh dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten.

“Tidak ada perubahan besar apabila tidak diawali perubahan-perubahan kecil. Apa yang sederhana itu bisa membentuk sesuatu yang besar. Daripada kita berpikir hal yang besar tapi tidak kita laksanakan sama sekali,” katanya.

Ia juga berpesan agar mahasiswa tidak terburu-buru menentukan program ketika pertama kali datang ke suatu desa. Pemetaan terhadap kondisi sosial, kebiasaan, kebutuhan, dan karakter masyarakat dinilai penting agar program yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.

“Ketika kita mau terjun ke masyarakat, kita harus dulu memetakan kondisi lingkungan setempat supaya desa yang kita kunjungi itu bisa optimal,” ungkapnya.

Selain mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan pemerintah desa, Dian juga menginginkan perangkat daerah ikut mengambil peran. Salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah menggandeng dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk membantu kebutuhan program mahasiswa di desa, mulai dari penyediaan bibit ikan, pakan, bahan kompos, papan informasi, hingga dukungan untuk perbaikan fasilitas umum dan tempat ibadah.

“Ke depan kita perbaiki, kita evaluasi lagi. Saya juga akan jadi motor. Ayo, mumpung saya jadi Bupati, ayo kasih stimulasi juga untuk KKN kolaboratif,” tegas Dian.

Menurutnya, indikator keberhasilan KKN seharusnya tidak hanya dilihat dari kegiatan yang terlaksana selama mahasiswa berada di desa. Lebih dari itu, program yang ditinggalkan harus memiliki peluang untuk dilanjutkan oleh masyarakat dan pemerintah desa.

“KKN kolaboratif boleh berakhir, tapi kenangan ini akan terus terasa sepanjang masa. Kebaikan adik-adik yang sudah dilaksanakan di desa-desa ini akan dikenang oleh masyarakat dan insyaallah dicatat sebagai amal jariah buat kita semua,” tuturnya.

Dian berharap pelaksanaan KKN Kolaboratif pada tahun-tahun berikutnya dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas dan perencanaan yang semakin matang. Ia menilai pembangunan desa membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.

“Tidak bisa oleh kami dari birokrasi saja, oleh para kepala dinas saja, tapi oleh dunia kampus, oleh akademisi, oleh adik-adik mahasiswa seperti hari ini yang kita lakukan,” katanya.

Fokus pada Stunting, Sampah, dan UMKM

Sementara itu, Camat Garawangi Maryanto, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa pelaksanaan KKN Kolaboratif di wilayahnya difokuskan pada tiga persoalan yang dinilai penting bagi masyarakat, yakni penanganan stunting, pengelolaan sampah, serta pengembangan UMKM.

Pada sektor kesehatan, mahasiswa ikut terlibat dalam edukasi mengenai pemenuhan gizi dan penyusunan buku saku makanan pendamping ASI (MP-ASI). Mahasiswa juga mendukung pengembangan Dapur Sehat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dengan memanfaatkan potensi pangan lokal.

Program GASPOL atau Gerakan Atasi Stunting Berbasis Potensi Kearifan Lokal turut dikembangkan sebagai salah satu pendekatan dalam memperkuat penanganan stunting dengan melibatkan potensi dan partisipasi masyarakat.

Sementara persoalan sampah ditangani melalui sejumlah inovasi berbasis masyarakat. Mahasiswa mendorong pengelolaan sampah secara komunal, termasuk melalui pemanfaatan tungku pengolahan sampah serta penggunaan limbah sebagai bahan baku pembuatan batako dan paving block.

Di sektor ekonomi, pendampingan terhadap pelaku UMKM diarahkan agar produk lokal memiliki daya saing lebih baik. Pendampingan mencakup aspek branding, desain kemasan, inovasi produk, strategi pemasaran, hingga proses sertifikasi halal.

Maryanto menilai kehadiran mahasiswa memberikan tambahan energi bagi pemerintah kecamatan dan desa dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

KKN Didorong Tinggalkan Program Berkelanjutan

Ketua Konsorsium KKN Kolaboratif Perguruan Tinggi se-Kabupaten Kuningan, Ana Fitria, turut memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang dihasilkan mahasiswa selama menjalankan pengabdian.

Menurut Ana, KKN tidak semestinya hanya dipandang sebagai kewajiban akademik. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat harus mampu menghasilkan gagasan maupun solusi yang dapat dirasakan manfaatnya.

“Mahasiswa memang harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Ana.

Ia menyoroti sejumlah inovasi mahasiswa dalam bidang lingkungan yang dinilai relatif sederhana, namun memiliki peluang untuk diterapkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Beberapa di antaranya berupa penggunaan rocket stove, biopori, pemilahan sampah organik dan anorganik, serta inovasi lain dalam pengolahan limbah rumah tangga.

Ana menegaskan bahwa keberlanjutan menjadi salah satu tantangan setelah program KKN selesai. Karena itu, pemerintah desa dan kecamatan diharapkan dapat mengambil peran untuk menjaga dan mengembangkan berbagai inovasi yang telah dirintis mahasiswa.

Ia berharap sinergi antara perguruan tinggi, Pemerintah Kabupaten Kuningan, pemerintah desa, serta masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan KKN tahun ini.

Kolaborasi yang terus terjaga diharapkan mampu membuat KKN Kolaboratif berkembang menjadi program pengabdian yang semakin terarah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Kuningan.