Konflik Antarlembaga Penegak Hukum Mengemuka, Renis: Memperburuk Kepercayaan Publik!
KUNINGANSATU.COM – Meningkatnya dinamika yang melibatkan sejumlah institusi penegak hukum belakangan ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kuningan, Renis Amarulloh, yang menilai kondisi tersebut berpotensi memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Renis, masyarakat saat ini disuguhkan berbagai polemik antarlembaga yang semestinya memiliki tugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan kepastian hukum kepada publik. Namun, yang terlihat justru memunculkan kesan adanya rivalitas dan konflik yang dipertontonkan secara terbuka.
“Hari-hari ini masyarakat Indonesia dipaksa menonton teater absurd yang paling mahal sekaligus paling menakutkan. Yang terlihat bukan kolaborasi memberantas kejahatan, melainkan pertunjukan ego antarinstitusi yang seharusnya melindungi negara dan menegakkan keadilan,” kata Renis, Jumat (10/7/2026).
Ia menilai kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa hukum tidak lagi dijalankan semata-mata untuk menegakkan keadilan, melainkan berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan kelompok tertentu.
“Alih-alih bersinergi memberantas kejahatan, yang tersaji justru aroma saling sandera kasus, adu gengsi, dan pamer kekuatan antarseragam. Hukum jangan sampai berubah menjadi alat untuk mengamankan kepentingan pihak tertentu, tetapi harus tetap menjadi instrumen keadilan bagi seluruh rakyat,” ujarnya.
Renis mengatakan situasi tersebut berdampak pada meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Masyarakat yang selama ini membiayai negara melalui pajak kini berada pada titik ketidakpercayaan yang sangat tinggi. Bagaimana rakyat bisa merasa tenang jika para pemegang otoritas justru terlihat saling berhadapan dan mempertontonkan konflik di depan publik?” tuturnya.
Mantan Ketua Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC-IMM) Kabupaten Kuningan ini juga meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dan memastikan seluruh aparat menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan konstitusi.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi ini terus berlarut. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, profesionalisme aparat, serta penegakan hukum yang independen dan bebas dari kepentingan apa pun,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Renis mengajak seluruh institusi negara untuk kembali mengedepankan fungsi konstitusional masing-masing demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.
“Kembalikan fungsi institusi kepada tujuan utamanya, yaitu melindungi masyarakat, menegakkan hukum secara adil, dan menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama tegaknya negara hukum,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan
