Narasi Ketertiban dan Ilusi Stabilitas Politik Indonesia
Stabilitas yang sering digembar-gemborkan negara di republik ini ternyata tidak pernah hadir dalam ruang hampa. Ia selalu disertai biaya sosial yang mahal serta pembungkaman aspirasi, pembatasan ruang publik, bahkan korban jiwa. Konsep ketertiban yang semestinya mengayomi rakyat perlahan bergeser menjadi instrumen legitimasi kekuasaan yang represif.
Peristiwa roda baja kendaraan aparat yang melindas seorang pengemudi ojek online adalah contoh nyata. Insiden itu bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan perwujudan kontradiksi struktural antara negara dan rakyatnya. Nyawa yang melayang seolah menjadi tumbal stabilitas, memperlihatkan bagaimana pertunjukan politik kerap menagih pengorbanan individu yang tidak terlibat langsung dalam kontestasi kekuasaan. Pertanyaannya, apakah ini hanya bisa disebut “kerusakan properti panggung”? Atau sebenarnya tumbal politik yang dianggap wajar demi roda pertunjukan yang terus berputar?
Demonstrasi di pusat Ibu Kota menggambarkan bagaimana drama politik dipentaskan. Massa demonstran tampil dengan bendera aspirasi, sementara aparat negara mengibarkan panji prosedur hukum dan pengendalian massa. Naskah klasik itu sudah usang, tetapi terus dimainkan tanpa jeda. Namun, di luar panggung, ada figur-figur tak diundang. Seorang pengemudi ojek online dengan jaket hijaunya hadir bukan sebagai simbol heroisme, melainkan sebagai pekerja yang terjebak ruang dan waktu. Kehadirannya di tengah hiruk pikuk demonstrasi bukanlah pilihan, melainkan keterpaksaan.
Dalam teori politik klasik, negara hadir sebagai Leviathan sebagaimana digagas Thomas Hobbes, dengan mandat menjaga ketertiban dan keselamatan. Namun kontrak sosial itu retak ketika pengamanan berubah menjadi ancaman bagi keselamatan warga. Aparat boleh saja berdalih menjalankan prosedur, tetapi prosedur tanpa nurani mudah berubah menjadi arogansi. Ketika logika keamanan mendominasi tanpa memberi ruang pada logika kemanusiaan, maka pengamanan tidak lagi berbeda dengan penindasan.
Opera agung yang digelar atas nama menjaga republik akhirnya berujung absurditas. Ia tampak megah di permukaan, tetapi di balik layar menyimpan darah dan luka. Jalanan rakyat kecil berubah menjadi panggung duka. Di atas aspal yang memerah, publik dipaksa bertanya, siapakah sebenarnya sutradara sandiwara ini? Apakah penguasa yang terus menggenggam kendali, ataukah sistem politik yang sudah lama terjebak dalam logika kekuasaan dingin tanpa nurani?
Sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan memang selalu ditandai oleh ketegangan permanen antara narasi ketertiban dan aspirasi kebebasan rakyat. Ketertiban dimaknai sebagai syarat lahirnya stabilitas politik, sementara stabilitas diposisikan sebagai prasyarat pembangunan. Narasi ini sudah mengakar sejak Orde Baru, direproduksi ulang di era Reformasi, dan hingga kini terus dipentaskan dalam ruang publik kita.
Negara mungkin masih menempatkan stabilitas sebagai nilai tertinggi. Namun kita sebagai warga negara tidak boleh lupa bahwa stabilitas sejati tidak lahir dari represi, melainkan dari keadilan sosial. Sayangnya, di republik ini, suara sirine sering kali lebih nyaring daripada suara nurani.
Oleh: Chepy Nugraha
Tinggalkan Balasan
