Aksi Moral yang Tak Bermoral? Demo “Celana Dalam” Jadi Simbol Pelecehan Terhadap Perempuan

KUNINGANSATU.COM – Klaim perjuangan moral dalam sebuah aksi demonstrasi di depan Pendopo Bupati Kabupaten Kuningan, Rabu (17/6/2026) mendapat sorotan tajam dari aktivis perempuan . Ia menilai penggunaan celana dalam perempuan sebagai alat peraga aksi bukanlah bentuk keberanian moral, melainkan tindakan yang justru bertentangan dengan nilai moral itu sendiri.

Menurut Ismah, sangat ironis ketika sebuah aksi yang mengatasnamakan kepedulian terhadap persoalan publik justru menggunakan simbol yang berpotensi merendahkan perempuan untuk menarik perhatian massa.

“Sulit berbicara tentang moralitas ketika cara yang digunakan justru mengorbankan martabat perempuan. Jika tujuan aksi adalah membangun kesadaran publik, mengapa harus menggunakan atribut perempuan sebagai bahan pertunjukan?” ujarnya.

Setelah Berbulan-Bulan Rusak, Jembatan Penghubung Tiga Desa di Ciniru Kembali Berfungsi

6 jam

Ia menegaskan bahwa perempuan bukan simbol politik yang bisa digunakan sesuka hati untuk membangun efek kejut atau memancing perhatian publik. Baginya, tindakan tersebut menunjukkan adanya kegagalan membedakan antara kritik yang bermartabat dan sensasi yang murahan.

“Ketika celana dalam perempuan dijadikan alat peraga demonstrasi, publik berhak bertanya: yang sedang diperjuangkan ini moralitas atau sekadar sensasi? Sebab yang terlihat bukan kekuatan argumentasi, melainkan upaya mencari perhatian dengan cara yang kontroversial,” kata Ismah.

Menurutnya, kritik sosial dan kontrol terhadap kekuasaan merupakan hak yang dijamin dalam demokrasi. Namun hak tersebut tidak serta-merta membenarkan penggunaan simbol yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk pelecehan atau penghinaan terhadap kelompok tertentu.

Belajar dari Media Sosial, Empat Pelajar Kuningan Terjerat Bisnis Tembakau Sintetis

6 jam

Ismah menilai penggunaan atribut perempuan dalam aksi tersebut justru memperlihatkan kontradiksi yang mencolok. Di satu sisi berbicara tentang nilai, etika, dan kepentingan publik, tetapi di sisi lain menggunakan cara yang dianggap mengabaikan penghormatan terhadap perempuan.

“Kalau yang diperjuangkan adalah moral, maka moral itu harus tercermin dalam tindakan. Jangan sampai publik melihat sebuah gerakan yang lantang menghakimi pihak lain, tetapi gagal menjaga etika dalam tindakannya sendiri,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan gerakan sosial tidak pernah ditentukan oleh seberapa heboh alat peraga yang digunakan, melainkan oleh kualitas gagasan yang dibawa. Ketika perhatian masyarakat lebih tertuju pada kontroversi alat peraga daripada substansi tuntutan, menurutnya, ada sesuatu yang keliru dalam cara perjuangan itu dijalankan.

“Gerakan yang kuat lahir dari gagasan yang kuat. Kalau perhatian publik justru tersedot pada celana dalam yang dipamerkan, bukan pada pesan yang ingin disampaikan, maka patut dipertanyakan apakah tujuan utamanya benar-benar perjuangan atau hanya mencari kegaduhan,” ujarnya.

Ismah menegaskan bahwa perjuangan yang mengatasnamakan rakyat seharusnya mampu menjaga standar etika yang lebih tinggi. Sebab, sebuah gerakan akan kehilangan legitimasi moral ketika cara yang digunakan justru dinilai merendahkan martabat manusia.

“Jangan mengatasnamakan moral jika cara yang digunakan tidak bermoral. Jangan berbicara tentang kehormatan publik sambil mengabaikan kehormatan perempuan. Kritik boleh keras, perlawanan boleh lantang, tetapi etika tidak boleh ditinggalkan,” pungkasnya.***