Tembus 82 Persen, Kuningan Lampaui Beberapa Daerah Peraih WTP dalam Tindak Lanjut BPK
KUNINGANSATU.COM – Meski belum masuk dalam daftar 21 besar kabupaten/kota di Jawa Barat yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Kuningan menunjukkan capaian yang cukup baik dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan Sopandi, tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK di Kabupaten Kuningan hingga Senin (8/6/2026) telah mencapai 82 persen.
“Untuk tingkat tindak lanjut hasil rekomendasi BPK sudah mencapai 82 persen,” kata Deden saat berbincang dengan KuninganSatu.com, Senin (8/6/2026).
Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Kuningan di atas sejumlah daerah yang masuk dalam daftar penerima opini WTP tahun 2025. Jika dibandingkan dengan data tindak lanjut rekomendasi yang dipaparkan BPK Jawa Barat, persentase Kabupaten Kuningan lebih tinggi dibanding Kota Cirebon yang mencapai 76 persen, Kabupaten Purwakarta 77,5 persen, Kabupaten Karawang 78,4 persen, Kota Sukabumi 78,6 persen, dan Kabupaten Cianjur 79,4 persen.
Bahkan, capaian Kabupaten Kuningan juga melampaui beberapa daerah lain yang masih berada di bawah angka 82 persen dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Menurut Deden, peningkatan tindak lanjut rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti berbagai temuan dan catatan yang diberikan BPK selama beberapa tahun terakhir.
“Angka 82 persen menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” katanya.
Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi salah satu indikator penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan. Semakin tinggi tingkat penyelesaian rekomendasi, semakin besar pula komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan.
Dengan capaian 82 persen tersebut, Kabupaten Kuningan menunjukkan progres yang cukup positif dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.***
Tinggalkan Balasan
