Krisis Etika Pejabat Kuningan Kian Mengkhawatirkan, Minim Sanksi Dinilai Picu Efek Domino

KUNINGANSATU.COM,- Rentetan dugaan pelanggaran etika yang melibatkan sejumlah pejabat publik di Kabupaten Kuningan dalam satu periode terakhir memicu kegelisahan publik. Kasus demi kasus muncul silih berganti, baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif, memperkuat kesan bahwa persoalan etika bukan lagi insiden sporadis, melainkan gejala yang meluas.

Di ranah legislatif, isu pelanggaran mencuat dari berbagai partai politik, mulai dari kader PKB, kemudian disusul di internal PKS dan Gerindra, hingga terbaru menyeret kader Golkar. Sementara di lingkungan eksekutif, publik dihebohkan dengan beredarnya foto tidak senonoh yang diduga melibatkan seorang ASN perempuan eselon III.

Kondisi ini dinilai sejumlah kalangan sebagai titik terendah dalam standar etika pejabat publik di Kuningan.

Inisiator Gerakan KITA, Ikhsan Marzuki, menyebut persoalan utama bukan semata pada adanya pelanggaran, melainkan pada lemahnya respons terhadap pelanggaran tersebut.

“Masalahnya bukan sekadar ada pelanggaran. Itu bisa terjadi di mana saja. Tapi yang serius adalah ketika tidak ada respons tegas. Sanksinya ringan, prosesnya tidak transparan, dan akhirnya tidak menimbulkan efek jera,” ujar Ikhsan Rabu (6/5/26) kepada wartawan.

Menurutnya, lemahnya penegakan etika berpotensi menimbulkan dampak lanjutan berupa normalisasi perilaku menyimpang di tengah masyarakat. Pelanggaran yang semestinya menjadi perhatian serius, perlahan dianggap biasa.

“Ketika publik melihat pelanggaran terjadi berulang tanpa konsekuensi berarti, lama-lama masyarakat ikut permisif. Ini berbahaya, karena krisis etika tidak lagi dirasakan sebagai krisis,” katanya.

Ia juga menyoroti minimnya suara kritis dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, akademisi, tokoh masyarakat hingga kalangan ulama. Padahal, peran mereka dinilai penting dalam menjaga moral publik.

“Yang mengkhawatirkan adalah sunyinya kritik. Dalam situasi seperti ini, diam itu bukan netral, tapi bentuk pembiaran,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, Ikhsan menyinggung budaya tanggung jawab pejabat publik di Jepang yang dikenal dengan istilah sekinin o toru, yakni keberanian untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

Ia mencontohkan beberapa kasus di Jepang, seperti pengunduran diri Menteri Pertanian Taku Eto pada 2025 akibat pernyataan yang menuai kritik, serta Makiko Yamada pada 2021 karena menerima jamuan makan dari pihak berkepentingan. Bahkan, pada 2019, dua menteri kabinet Jepang mundur hanya karena memberikan hadiah sederhana kepada konstituen.

“Di sana, hal yang bagi kita mungkin sepele justru dianggap serius. Mereka menjunjung tinggi integritas dan kehormatan jabatan,” ujarnya.

Ikhsan menegaskan, Kuningan tidak harus meniru Jepang sepenuhnya, namun nilai-nilai dasar seperti integritas, budaya malu, dan tanggung jawab perlu diperkuat.

Ia menawarkan tiga langkah penting untuk memperbaiki kondisi tersebut, yakni menaikkan standar etika, menegakkan sanksi secara tegas dan transparan, serta menghidupkan kembali budaya malu di kalangan pejabat publik.

“Jika dibiarkan, ini bukan hanya krisis etika, tapi juga krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, dampaknya akan jauh lebih besar,” pungkasnya.