21 Kabupaten/Kota di Jabar Raih Opini WTP 2025, Ini Daftar Lengkap Penerimanya

KUNINGANSATU.COM – Sebanyak 21 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di Auditorium lantai 5 BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala daerah serta pimpinan DPRD dari sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supriadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat yang telah bekerja keras menyusun dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Kuningan Borong Prestasi di Harkopnas Jabar 2026, Koperasi Ciremai Raih Predikat Bergengsi

16 jam

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya seperti dikutip dari lingkarpena.id, Selasa (9/6/2026).

Meski demikian, Dedi mengingatkan bahwa raihan opini WTP bukanlah tujuan akhir. Pemerintah daerah tetap diharapkan terus melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan serta menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Rekomendasi yang diberikan harus menjadi perhatian bersama agar sistem pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan akuntable,” tambahnya.

Kunci Bersama Summit 2026 Jadi Panggung Investasi, AHY Ajak Daerah Tinggalkan Ego Wilayah

27/07/2026

Berdasarkan paparan BPK Jawa Barat, sebanyak 21 pemerintah daerah berhasil meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Daerah-daerah tersebut meliputi:

1. Kabupaten Bandung
2. Kabupaten Bandung Barat
3. Kabupaten Ciamis
4. Kabupaten Cianjur
5. Kabupaten Cirebon
6. Kabupaten Garut
7. Kabupaten Indramayu
8. Kabupaten Karawang
9. Kabupaten Majalengka
10. Kabupaten Purwakarta
11. Kabupaten Subang
12. Kabupaten Sukabumi
13. Kabupaten Sumedang
14. Kota Bogor
15. Kota Cimahi
16. Kota Cirebon
17. Kota Depok
18. Kota Sukabumi
19. Kota Tasikmalaya
20. Kota Banjar
21. Kota Bekasi

Selain mengumumkan opini atas laporan keuangan, BPK juga memaparkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah di Jawa Barat. Data tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan menindaklanjuti temuan hasil audit.***