Sekretaris DPRD dan Kepala BPKAD Diduga Main Mata, Uha Juhana Sebut Bupati Kuningan Berpotensi Terjerat Polemik Tunjangan DPRD 2026

KUNINGANSATU.COM – Dugaan kecerobohan administrasi kembali menyeret Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si terkait pembayaran tunjangan anggota DPRD untuk tahun 2026. Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, Jum’at (20/2/2026) menyoroti bahwa keluarnya SK Bupati Kuningan Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025 sebagai dasar pembayaran tunjangan DPRD 2025 dan praktik serupa untuk 2026 menunjukkan lemahnya kepemimpinan di tingkat eksekutif dan legislatif.

Menurut Uha Juhana, kecerobohan tersebut bukan hanya kesalahan administratif biasa.

“Ini cerminan kelemahan institusi Pemkab dan DPRD Kuningan. Eksekutif bertanggung jawab menjalankan pemerintahan, sementara DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Seharusnya perencanaan dan penetapan APBD tidak sampai salah secara legalitas,” tegasnya.

Masalah bermula pada 10 Februari 2026, saat Sekretaris DPRD, Deni Hamdani, mengirim surat nomor 900/79/Setwan kepada Kepala BPKAD, Deden Kurniawan, terkait permintaan input Standar Harga Satuan (SHS) gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD di Aplikasi SIPD-RI untuk tahun 2026. Surat itu menyebut pedoman PP No. 18 Tahun 2017 dan Perbup No. 371 Tahun 2022, yang kini sudah kedaluwarsa, sebagai dasar pencairan tunjangan.

“Ini sangat fatal. Pencairan tunjangan DPRD bulan Februari 2026 ditahan BPKAD karena tidak ada payung hukum,” ujar Uha.

Perbup baru yang seharusnya menjadi dasar pembayaran belum rampung karena masih digodok Bagian Hukum.
Data SP2D yang diperoleh LSM Frontal menunjukkan bahwa pada 2 Januari 2026, sejumlah pembayaran tunjangan DPRD dari APBD tetap dicairkan oleh Bendahara Setwan, Imam Safei Muslim, S.AK, meski tanpa dasar hukum resmi.

Rinciannya antara lain:

• Belanja Uang Representasi DPRD: Rp 79.590.000
• Belanja Tunjangan Keluarga: Rp 8.253.600
• Belanja Tunjangan Beras: Rp 11.300.939
• Belanja Uang Paket DPRD: Rp 7.959.000
• Belanja Tunjangan Jabatan DPRD: Rp 115.405.500
• Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD: Rp 12.088.650
• Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp 525.000.000
• Belanja Pembebanan PPh: Rp 1.103.121
• Belanja Iuran Jaminan Kesehatan: Rp 8.117.004
• Belanja Tunjangan Perumahan DPRD: Rp 1.087.000.000
• Belanja Tunjangan Transportasi DPRD: Rp 697.200.000

Total SPP: Rp 2.553.017.814

Uha menegaskan, “Sekretaris DPRD dan Kepala BPKAD telah ceroboh memasukkan anggaran tunjangan ke dalam DPA meski tanpa Perbup. DPA adalah dokumen resmi pelaksanaan APBD, kesalahan di sini bisa berurusan dengan aparat penegak hukum.”

LSM Frontal menuntut Bupati Kuningan segera menindaklanjuti permasalahan ini.

“Bupati seharusnya memproses Perbup baru sebagai dasar pembayaran. Membiarkan legalitas tunjangan DPRD bermasalah berarti ikut bertanggung jawab,” tegas Uha Juhana.

LSM Frontal juga memperingatkan potensi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kemungkinan pemeriksaan aparat hukum terhadap Sekretaris DPRD dan Kepala BPKAD.

“Ini bukan sekadar kesalahan administratif, ada indikasi mens rea atau niat menyalahgunakan APBD. Semua pihak harus bertanggung jawab,” pungkasnya.***