Komisi II Dorong Penindakan Pemanfaatan Air Ilegal, PAM Tirta Kamuning Serahkan 53 Dokumen Izin

KUNINGANSATU.COM – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan, H. Jajang Jana, S.HI, menyampaikan hasil Kunjungan Dalam Daerah (KDD) ke sejumlah titik mata air di wilayah utara Kuningan, yakni Kecamatan Pasawahan, Rabu (4/2/2026). Kegiatan tersebut dilakukan bersama seluruh anggota Komisi II DPRD Kuningan serta Direktur PAM Tirta Kamuning, Dr. Ukas Suharfaputra, MP.

Adapun lokasi yang dikunjungi meliputi Mata Air Cipujangga, Mata Air Cicerem, Mata Air Talaga Nilem, serta Kantor PT Tirta Kuning Ayu Sejahtera (TKAS) yang merupakan mitra PAM Kuningan dalam kerja sama penyediaan air bersih dengan PAM Indramayu.

H. Jajang Jana menjelaskan, KDD ini merupakan bagian dari rangkaian kerja Komisi II untuk menuntaskan persoalan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Kuningan.

“Kegiatan hari ini merupakan kelanjutan dari rapat internal, RDP, hingga pertemuan dengan pimpinan DPRD. Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil di beberapa titik yang menjadi sorotan,” ujar Jajang Jana.

Ia menyebutkan, dalam satu hari Komisi II mendatangi sekitar enam titik lokasi yang terindikasi bermasalah. Di lapangan, rombongan juga melakukan pengukuran debit air serta meninjau langsung sumber mata air.

“Alhamdulillah kami mendapatkan informasi yang cukup jelas, termasuk dokumen perizinan dari sejumlah titik mata air yang tersebar di Kuningan, terutama yang berkaitan dengan BBWS, BTNGC, dan pihak lainnya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur PAM Tirta Kamuning, Dr. Ukas Suharfaputra, MP, secara langsung menyerahkan seluruh dokumen perizinan PAM Tirta Kamuning yang berjumlah 53 izin kepada Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan.

Perizinan tersebut mencakup izin di dalam kawasan yang berkaitan dengan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) maupun izin di luar kawasan yang menjadi kewenangan BBWS Cimanuk-Cisanggarung.

“Kami serahkan seluruh dokumen perizinan PAM Tirta Kamuning sebanyak 53 izin, baik yang berada di kawasan BTNGC maupun di luar kawasan yang menjadi kewenangan BBWS. Ini kami berikan agar DPRD memiliki data yang utuh terkait isu-isu yang berkembang selama ini, sekaligus menjadi dasar untuk RDP dengan seluruh pihak terkait,” ujar Ukas.

Dari hasil peninjauan tersebut, Komisi II DPRD Kuningan juga menemukan adanya indikasi pemanfaatan sumber mata air yang belum mengantongi izin resmi, sehingga berpotensi tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Yang terindikasi ilegal ini kami sarankan kepada pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan. Karena PAD tidak masuk dan izin juga tidak ada, maka kewenangan teknis kami limpahkan kepada eksekutif,” tegas Jajang Jana.

Ia menambahkan, setelah rangkaian KDD selesai, Komisi II DPRD Kuningan akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PAM Tirta Kamuning dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“PDAM kemungkinan kita panggil Senin atau Selasa. BBWS juga akan kita undang. Tujuannya agar akar masalah pengelolaan air ini bisa segera ditemukan dan diselesaikan,” pungkasnya.***