HIMAKUM UM Kuningan Kulik KDMP dan Anggaran Desa, Kuwu Kertayasa Beberkan Fakta di Lapangan

KUNINGANSATU.COM – Upaya memahami implementasi kebijakan publik di tingkat desa dilakukan Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM) Universitas Muhammadiyah Kuningan melalui kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama Pemerintah Desa Kertayasa, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Jumat (19/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kuwu Desa Kertayasa itu membahas dua isu strategis yang tengah menjadi perhatian publik, yakni implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta pengelolaan anggaran desa dalam mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ketua HIMAKUM UM Kuningan, Ahmad Ardiansyah, mengatakan diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya mahasiswa untuk memahami kebijakan pemerintah secara utuh melalui pendekatan akademik dan kajian lapangan.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen kontrol sosial yang tidak hanya mengkritisi kebijakan, tetapi juga memahami latar belakang, tujuan, hingga dampak yang ditimbulkan dari sebuah program pemerintah.

“Mahasiswa tidak boleh terjebak pada sikap reaktif dalam menyikapi setiap program pemerintah. Mahasiswa harus mampu bersikap reflektif melalui diskusi, kajian akademik, dan analisis yang objektif dan komprehensif. Hasil dari diskusi ini akan menjadi bahan analisis bagi HIMAKUM UM Kuningan yang akan kami kaji lebih lanjut sebagai bentuk kontribusi intelektual terhadap persoalan kebijakan publik di tingkat desa,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Kertayasa Arief Amarudin, S.Sos.I., N.L.P. menjelaskan bahwa Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan program nasional yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan koperasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Namun demikian, Arief menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan anggaran, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan yang baik, serta kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian alokasi anggaran desa saat ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan KDMP. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah prioritas pembangunan agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah desa harus cermat dalam menentukan prioritas pembangunan karena ada penyesuaian anggaran untuk mendukung program KDMP. Namun kami berupaya agar pelayanan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat tetap berjalan optimal,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran terkait potensi persaingan dengan pelaku usaha lokal, Arief menegaskan KDMP tidak dirancang untuk mematikan warung maupun UMKM yang sudah ada. Sebaliknya, koperasi tersebut diharapkan menjadi mitra strategis yang dapat membantu pelaku usaha memperoleh akses barang dengan harga lebih kompetitif.

Ke depan, KDMP Desa Kertayasa direncanakan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan berbagai unit usaha, mulai dari penyedia kebutuhan pokok, apotek, pasar sehat hingga konsep koperasi yang beroperasi selama 24 jam. Selain itu, koperasi juga diharapkan menjadi sarana pemasaran bagi produk-produk unggulan desa.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari mahasiswa. Sejumlah isu yang mengemuka antara lain pembangunan sarana pendukung KDMP, mekanisme pengelolaan koperasi, sistem transaksi, tata kelola keuangan, potensi penyalahgunaan anggaran, hingga indikator keberhasilan program dalam jangka panjang.

Melalui forum tersebut, mahasiswa dan pemerintah desa saling bertukar pandangan mengenai tantangan serta peluang pengembangan koperasi desa sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat.

HIMAKUM UM Kuningan berharap hasil diskusi ini dapat menjadi bahan kajian akademik sekaligus rekomendasi konstruktif dalam mengawal implementasi kebijakan publik di tingkat desa. Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi antara kalangan akademisi dan pemerintah desa untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas program pembangunan yang berpihak pada masyarakat.