Bendera Kuning di Satu Tahun Pemerintahan: Selamat Jalan Empati!
KUNINGANSATU.COM – Hari ini, 20 Februari 2026, Kabupaten Kuningan menandai satu tahun pemerintahan baru. Perayaan berlangsung dengan cara yang sudah biasa. Pidato yang hati-hati. Senyum yang resmi. Daftar capaian yang ditata agar terlihat meyakinkan. Statistik survei ditampilkan seperlunya untuk memberi kesan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Namun di balik panggung yang rapi itu ada tanda peringatan yang sulit diabaikan. Yang hilang dari perjalanan setahun ini adalah empati.
Empati tidak hilang dalam satu kejadian. Ia hilang sedikit demi sedikit. Setiap keluhan warga yang dibiarkan menggantung membuatnya melemah. Setiap kritik yang ditutup-tutupi membuatnya semakin kecil. Setiap masalah yang dijawab dengan slogan membuatnya kehilangan arti. Akhirnya empati hanya menjadi kata yang diulang dalam pidato tetapi tidak terasa dalam kebijakan.
Selama setahun ini pemerintah daerah sibuk membangun citra keberhasilan. Jalan diperbaiki. Taman dipercantik. Program ekonomi diumumkan dengan penuh keyakinan. Semua itu baik, tetapi narasi keberhasilan tanpa ruang untuk suara rakyat hanya akan menjadi cermin yang memantulkan diri sendiri. Rakyat tidak diberi tempat dalam cerita itu. Yang terdengar hanya suara pejabat yang berkumpul di ruang rapat, bukan suara warga yang hidup di luar gedung pemerintahan.
Kritik dianggap mengganggu suasana. Pemerintah meresponsnya dengan kalimat aman yang jauh dari inti persoalan. Seolah-olah yang penting adalah menjaga penampilan, bukan memastikan bahwa masalah rakyat diselesaikan. Di titik ini empati tidak lagi menjadi pegangan. Yang memimpin justru keinginan untuk terlihat berhasil.
Sementara itu kenyataan berbicara lebih jujur. Pasar sepi pembeli. Petani kesulitan menutup biaya produksi. Sekolah kecil kekurangan fasilitas. Desa-desa yang jauh dari pusat kota tetap berjalan sendiri tanpa banyak dukungan. Semua ini tidak bisa ditutupi oleh spanduk pencapaian.
Eksekutif selama setahun ini lebih sering bergerak tanpa mendengarkan. Kebijakan lahir dari ruangan yang tertutup, bukan dari dialog dengan warga. Pemerintah berjalan cepat tetapi rakyat tidak diberi ruang untuk mengikuti langkah itu. Banyak keputusan terasa jauh dari masalah yang dihadapi masyarakat setiap hari.
Legislatif pun tidak banyak menunjukkan peran pengawasan. Banyak kebijakan disetujui tanpa perdebatan berarti. Rapat-rapat berlangsung cepat, tetapi tindak lanjut di lapangan berjalan lambat. Suara warga jarang benar-benar masuk ke meja pembahasan. Ketika legislatif lebih memilih diam, rakyat kehilangan salah satu saluran terakhir untuk menyampaikan kegelisahan.
Warga tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Ketika harga-harga naik mereka ingin didengar. Ketika kelompok rentan meminta perlindungan mereka ingin melihat tindakan nyata. Ketika protes muncul mereka ingin pemerintah hadir dengan sikap yang adil. Namun yang sering terlihat adalah kamera dokumentasi, bukan solusi. Yang datang adalah pernyataan, bukan tindakan.
Empati kini seperti nyala kecil yang terancam padam. Pemerintah dan wakil rakyat berjalan dengan langkah yang tidak lagi seirama dengan kehidupan masyarakat. Mereka menyusun cerita keberhasilan, tetapi lupa bertanya apakah warga merasakan hal yang sama.
Satu tahun pemerintahan baru ini lebih menyerupai tahlilan yang sunyi daripada perayaan ulang tahun. Tidak ada rasa syukur yang tulus. Tidak ada suasana kebersamaan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa sesuatu telah hilang dari cara pemerintah menjalankan amanah. Rakyat merasakannya dan semakin lama semakin mengakuinya dalam diam.
Pertanyaannya sederhana. Apakah tahun kedua akan menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang retak antara pemerintah dan rakyat. Ataukah tahun ini akan menjadi awal dari lebih banyak bendera kuning yang harus dikibarkan sebagai tanda bahwa hal-hal penting lain ikut hilang bersama memudarnya empati.
Perayaan hari ini seharusnya menjadi waktu untuk menata ulang cara bekerja. Tanpa empati pemerintah hanya akan menghasilkan bangunan fisik tanpa kehidupan di dalamnya. Bangunan yang terlihat rapi tetapi tidak menyentuh kebutuhan orang-orang yang sebenarnya menjadi alasan keberadaan pemerintah itu sendiri.
Oleh: Emod Keling, Warga Kabupaten Kuningan
















