Warga Kalimanggis Kulon Demo, Kuwu Wahidi Nyatakan Siap Mundur di Hadapan Massa

KUNINGANSATU.COM, – Ratusan warga Desa Kalimanggis Kulon, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, menggelar aksi demonstrasi di kantor desa, Senin (20/4/2026). Aksi yang diikuti sekitar 150 orang ini merupakan lanjutan dari audiensi sebelumnya.

Massa datang dengan membawa tuntutan utama yakni meminta Kepala Desa (Kuwu) Kalimanggis Kulon, Wahidi, mundur dari jabatannya. Meski sempat diwarnai dialog panas antara warga dan pihak desa, aksi berlangsung relatif kondusif di bawah pengawalan aparat keamanan.

Camat Kalimanggis, Neni Betty Roslinda Watty, mengatakan pihak kecamatan telah menerima pemberitahuan rencana aksi sejak 13 April 2026 dan langsung berkoordinasi dengan kepolisian serta pemerintah kabupaten.

“Pada hari ini kita menyaksikan bersama penyampaian aspirasi dari forum masyarakat Kalimanggis. Kami berharap semua berjalan damai, penuh kekeluargaan, dan tetap kondusif,” ujarnya di lokasi.

Dalam aksi tersebut, Kuwu Wahidi akhirnya menyatakan siap mengundurkan diri di hadapan massa. Pernyataan itu disampaikan secara terbuka sebagai respons atas tuntutan warga.

“Saya berdiri di sini atas amanah warga dan keputusan bupati. Terima kasih atas aspirasinya, ini bagian dari dinamika demokrasi. Untuk permintaan warga, saya hari ini siap mundur,” ucap Wahidi di hadapan masa aksi .

Ia juga menegaskan bahwa selama menjabat, pengelolaan Dana Desa telah dilakukan sesuai prosedur. Namun demikian, ia memilih mengalah demi menjaga kondusivitas desa.

Selain pernyataan lisan, Wahidi juga membuat surat pernyataan pengunduran diri yang disaksikan warga dan aparat.

Sementara itu, Sekretaris Forum Warga Kalimanggis Kulon, Supriyanto, menyebut aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

“Warga menuntut perubahan. Dari hasil evaluasi kami, ada dugaan penyimpangan dalam tata kelola desa,” ujarnya.

Ia memaparkan beberapa persoalan yang menjadi sorotan warga, di antaranya dugaan pendirian tower yang tidak memenuhi perizinan serta dinilai mengabaikan aspek keselamatan. Selain itu, pengelolaan Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dipersoalkan.

Menurutnya, BUMDes yang sebelumnya memiliki aset ternak kambing kini tidak lagi berjalan.

“Awalnya ada, tapi sekarang tidak jelas. Kami belum mendapat penjelasan yang akurat,” katanya.

Warga juga menilai keberadaan BUMDes belum mampu meningkatkan pendapatan asli desa maupun perekonomian masyarakat.

Ke depan, warga berharap adanya perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat.

“Kami ingin ke depan pemerintahan desa berjalan lebih baik, transparan, dan benar-benar bekerja untuk rakyat,” ucap Supriyanto.

Aksi ditutup dengan kesepakatan damai, sementara warga menegaskan akan terus mengawal proses selanjutnya pasca pengunduran diri kepala desa.