BPBD Kuningan Angkat Suara soal Mitigasi dan Kerawanan Lahan di Daerah Berkontur
KUNINGANSATU.COM,- Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, S.STP memberikan penjelasan mengenai isu mitigasi bencana terkait pembukaan jalan di kawasan Arunika serta arahan terbaru dari Rakor Penanggulangan Bencana jelang Nataru, Senin (1/12/2025).
Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa Ibe ini menegaskan bahwa BPBD hingga saat ini belum pernah dilibatkan dalam proses mitigasi terkait isu pembukaan jalan di kawasan wisata Arunika. Ia menyebut, sampai hari ini pihaknya tidak menerima informasi ataupun pemberitahuan resmi mengenai rencana ataupun proses teknis pembukaan lahan tersebut.
“Sampai hari ini untuk pembukaan jalan dan sebagainya, saya tidak ada kabar dan tidak diberi tahu. Jadi saya belum bisa berkomentar banyak karena memang tidak dilibatkan,” ujarnya.
Meski begitu, Ibe menjelaskan bahwa secara prinsip setiap pembukaan lahan, terutama di wilayah dengan kontur kemiringan tertentu, wajib memperhatikan aspek-aspek mitigasi bencana. Ia menegaskan perlunya analisis yang mencakup tata ruang, kondisi tanah, tingkat kemiringan, hingga potensi gerakan tanah dan longsor.
“Secara pandangan saya, apalagi di daerah-daerah tertentu dengan kontur kemiringan, itu harus diperhatikan. Harus melihat aspek tata ruang, kondisi tanah, kemiringan, dan sebagainya supaya bisa meminimalisir potensi rawan longsor,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa terkait perizinan teknis, hal itu berada pada kewenangan dinas lain, bukan BPBD.
Menanggapi pertanyaan mengenai tingkat kerawanan kawasan Arunika, Ibe membenarkan bahwa wilayah tersebut termasuk area dengan potensi kerentanan bencana. Berdasarkan kajian sebelumnya bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, setelah kejadian longsor di Cilengkrang, kawasan tersebut diakui memiliki potensi kerawanan sedang yang patut menjadi perhatian dalam setiap rencana pembangunan.
“Di wilayah Arunika itu ada potensi kerawanan, pasti ada. Ini harus jadi bahan untuk duduk bersama dengan SKPD teknis yang mengeluarkan perizinan,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi beberapa pihak yang sebelumnya sudah meminta rekomendasi mitigasi kepada BPBD, seperti beberapa pengembang perumahan. Hal tersebut disebut menjadi contoh positif bahwa mitigasi bencana harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam setiap tahap pembangunan.
Terkait arahan dari Kemendagri, BNPB, dan seluruh unsur terkait dalam rapat koordinasi kebencanaan yang baru dilaksanakan Ibe menyampaikan bahwa pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi periode Natal dan Tahun Baru serta puncak potensi bencana hidrometeorologi pada Januari-Februari.
“Intinya kita diminta lebih optimal dalam kesiapsiagaan, melibatkan semua stakeholder, dari Forkopimda hingga SKPD. Beberapa langkah sebenarnya sudah kita laksanakan seperti apel dan rapat koordinasi, dan akan diperkuat dengan langkah teknis lainnya,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh unsur, mulai dari BPBD, TNI-Polri, hingga perangkat daerah lainnya, diminta siap siaga penuh menghadapi potensi cuaca ekstrem.
“Untuk wilayah Jawa diprediksi puncaknya pada Januari-Februari. Jadi semuanya harus siap, baik logistik, peralatan, personel, maupun pola koordinasi,” jelasnya.
Ibe menutup keterangannya dengan harapan agar seluruh pembangunan di Kabupaten Kuningan baik oleh pemerintah, swasta, maupun pihak lain agar dapat memperhatikan seluruh aspek mitigasi bencana secara komprehensif demi menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.***
Tinggalkan Balasan
