Kesadaran Kolektif Etika, Uha: Fondasi Peradaban yang Tak Boleh Ditawar!
KUNINGANSATU.COM,- Dalam momentum Hari Pahlawan, Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, pada Senin (10/11/2025) menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya kesadaran kolektif etika sebagai fondasi membangun peradaban. Ia menegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 tetap menjadi norma fundamental yang harus menuntun arah bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan moral dan etika dewasa ini.Uha menguraikan kembali makna empat alinea Pembukaan UUD 1945 yang menurutnya menjadi kompas peradaban bangsa.
“Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa alinea kedua memuat cita-cita luhur bangsa untuk menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Menurutnya, alinea ketiga yang menyatakan kemerdekaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa sekaligus buah perjuangan bangsa merupakan pengingat bahwa kemerdekaan memiliki dimensi spiritual dan historis yang tidak boleh diabaikan. Sementara itu, alinea keempat dipandangnya sebagai rumusan tujuan negara sekaligus pijakan moral melalui Pancasila untuk melindungi bangsa, mencerdaskan kehidupan, memajukan kesejahteraan umum, serta menciptakan ketertiban dunia.
Dalam penyampaiannya, Uha menegaskan bahwa pembukaan konstitusi tersebut bukan sekadar teks ideal, tetapi harus dilihat sebagai cermin nurani peradaban.
“Menatap dunia tidak bisa dari menara gading, tapi harus dari jantung nurani peradaban itu sendiri,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa memori kolektif bangsa mengajarkan bahwa kemajuan menuntut harga, bukan hanya dalam bentuk angka dan grafik, tetapi dalam moralitas, empati, dan arah jiwa bangsa. Menurutnya, krisis terbesar manusia hari ini bukan krisis ekonomi, melainkan krisis etika.
“Kemakmuran sejati tidak lahir dari keserakahan, tetapi dari kesadaran kolektif untuk membangun peradaban yang adil dan beradab,” tegasnya.
Uha turut menyoroti peran pemimpin yang seharusnya tetap setia pada cita-cita dan harapan rakyat. Ia menyebut bahwa harga peradaban memang mahal, namun lebih mahal lagi jika bangsa memilih untuk tidak membayarnya.
“Pemimpin pro rakyat selalu membawa pesan sunyi yaitu bersikap dan bertindak dengan menimbang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa angka-angka makro ekonomi hanyalah statistik jika rakyat tidak ikut masuk ke sentra kuasa ekonomi. Baginya, itu adalah ongkos peradaban yang sesungguhnya dan bukan sekadar soal pajak atau utang publik, tetapi harga dari kejujuran, empati, dan kesediaan menahan diri demi kebaikan bersama.
Menutup pernyataannya, Uha menyebut bahwa dalam konteks Kabupaten Kuningan, inilah saatnya membayar harga peradaban tersebut.
“Kita harus meninggalkan cara lama yang pragmatis dan memilih jalan baru yang berkeadaban,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan
