RAPBD 2026 Jadi Sorotan, Fraksi Gerindra Kritik Lonjakan Belanja Aparatur
KUNINGANSATU.COM,- Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti tajam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran. Kritik itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kuningan, Selasa (7/10/2025).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Sri Laelasari, menegaskan bahwa pihaknya mempertanyakan komitmen pemerintah daerah terhadap efisiensi fiskal di tengah meningkatnya alokasi belanja aparatur.
“Kami ingin mendapat gambaran yang jelas tentang langkah pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Belanja Operasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja aparatur,” ujarnya.
Dalam dokumen RAPBD 2026, tercatat Belanja Operasi yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial, melonjak menjadi Rp 2,76 triliun, naik signifikan dibandingkan target tahun 2025 sebesar Rp 2,13 triliun. Ironisnya, kenaikan tersebut justru dibarengi dengan penurunan drastis Belanja Modal yang hanya direncanakan sebesar Rp 146,05 miliar, jauh di bawah alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp 189,33 miliar.
“Belanja pemerintah masih didominasi oleh belanja aparatur dibanding belanja publik. Ini tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan,” kritik Sri.
Ia menegaskan, Fraksi Gerindra menuntut pemerintah daerah untuk memiliki strategi yang tegas dan terukur dalam menyeimbangkan APBD setiap tahunnya antara kebutuhan aparatur dan kepentingan masyarakat.
Gerindra juga mendorong adanya langkah nyata dalam menekan pembengkakan belanja non-urusan serta penerapan efisiensi yang lebih selektif sesuai kebutuhan riil di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).***
Tinggalkan Balasan
