Aliansi BEM Kuningan Gelar Aksi “Indonesia Belum Pulih”, Ini 5 Tuntutannya

KUNINGANSATU.COM,- Mengusung tema “Indonesia Belum Pulih”, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kuningan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (12/11/2026).

Massa aksi terpantau berasal dari tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Muhammadiyah, Universitas Al-Ihya Kuningan, dan Institut Islam Kuningan (INSTIKU). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari isu sosial di tingkat daerah hingga kebijakan pemerintah pusat yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Asep Kurniawan, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan agenda yang telah dipersiapkan sebelumnya. Menurutnya, aksi ini menjadi bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang berkembang di Kabupaten Kuningan maupun tingkat nasional.

Salah satu isu yang menjadi perhatian massa aksi adalah penolakan terhadap LGBT dan seks bebas. Mahasiswa menilai diperlukan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan, khususnya terhadap kalangan anak-anak dan remaja.

“Kita menolak keras terkait LGBT dan juga seks bebas. Selain itu, kita juga mengaspirasikan terkait isu-isu nasional dan isu daerah,” ujar Asep.

Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak. Menurutnya, upaya pencegahan dan penanganan perlu diperkuat agar persoalan sosial tersebut tidak semakin meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Selain menyuarakan persoalan sosial, Aliansi BEM Kuningan juga membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan integritas aparatur negara, perlindungan masyarakat sipil, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga evaluasi program pemerintah.

Dalam aksi tersebut, terdapat lima tuntutan utama yang disampaikan kepada pemerintah dan DPRD.

Pertama, mahasiswa mendesak DPRD Kabupaten Kuningan segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan LGBT dan Seks Bebas di Ruang Publik. Mereka juga meminta adanya formulasi kebijakan berbasis rehabilitasi yang komprehensif, dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan pemulihan, bukan semata-mata tindakan represif.

Kedua, mahasiswa menuntut aparatur sipil negara (ASN) dan aparat penegak hukum menjaga integritas serta menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tanpa terpengaruh kepentingan oligarki.

Mereka juga mengecam praktik penyadapan ilegal dan tindakan sewenang-wenang yang dinilai dapat mencederai privasi masyarakat. Dalam tuntutan ini, mahasiswa meminta pengawasan PROPAM dan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) diperkuat untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat.

Ketiga, mahasiswa mendesak pemerintah pusat menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai isu nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat alokasi sumber daya, penanganan kebakaran, serta pemulihan masyarakat yang terdampak, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi akibat kabut asap.

Keempat, massa aksi meminta evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap pelaksanaan program unggulan Kabinet Merah Putih, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mereka secara tegas menolak pembangunan fisik fasilitas KDMP di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena dinilai berpotensi mengancam ketahanan pangan serta bertentangan dengan ketentuan tata ruang.

Kelima, mahasiswa menuntut DPRD Kabupaten Kuningan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja selama dua tahun terakhir.

Mereka menilai fungsi legislasi dan pengawasan DPRD perlu dioptimalkan, terutama dalam pembaruan peraturan daerah yang dianggap berjalan lambat dan belum maksimal. DPRD juga didesak lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan eksekutif demi mendorong pembangunan dan pengembangan daerah.

Melalui aksi bertema “Indonesia Belum Pulih” tersebut, Aliansi BEM Kuningan berharap berbagai persoalan yang mereka suarakan tidak berhenti sebagai catatan demonstrasi semata. Mahasiswa meminta pemerintah dan DPRD memberikan perhatian serta tindak lanjut nyata terhadap aspirasi yang telah disampaikan.