Korban Kekerasan Bisa Lapor Lewat WhatsApp, UPTD PPA Kuningan Siapkan Layanan Khusus

KUNINGANSATU.COM,- Pemerintah Kabupaten Kuningan memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengoptimalkan inovasi KUSAPPA DILANN (Kuningan Sahabat Perlindungan Perempuan dan Anak Disabilitas Korban Kekerasan) melalui layanan pengaduan yang mudah diakses dan penanganan lintas sektor.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Bedah Kasus (Case Conference) yang digelar Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DPPKBP3A Kabupaten Kuningan, Rabu (11/11/2026), di Aula DPPKBP3A Kabupaten Kuningan.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, Kepala DPPKBP3A H. Apip Ropi’i, Kepala UPTD PPA dr. Hj. Adhiani Koesman, perwakilan Unit PPA Polres Kuningan IPDA Eko Prasetyo Kurniawan, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Kuningan Nana Suhendra.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kuningan, H. Apip Ropi’i, mengatakan penguatan perlindungan korban tidak cukup hanya melalui penanganan kasus, tetapi juga membutuhkan inovasi pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Melalui KUSAPPA DILANN, pemerintah daerah berupaya menghadirkan layanan yang mudah diakses, cepat, dan tepat sasaran, termasuk bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan khusus.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani menyoroti pentingnya keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap kasus kekerasan. Ia meminta keluarga korban tidak menutupi kejadian yang dialami anggota keluarganya karena khawatir terhadap pandangan lingkungan sekitar.

Menurutnya, keterbukaan dalam melaporkan kasus menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kekerasan berulang maupun munculnya korban baru.

Tuti juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan, di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kepedulian keluarga dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Untuk mempermudah masyarakat memperoleh perlindungan, UPTD PPA Kabupaten Kuningan menyediakan dua jalur pengaduan, yakni secara langsung melalui Kantor UPTD PPA dan secara digital melalui layanan berbasis web serta WhatsApp di nomor 0821-1689-0831.

Kepala UPTD PPA Kabupaten Kuningan, dr. Hj. Adhiani Koesman, menjelaskan setiap laporan yang masuk akan ditangani melalui lima tahapan.

Proses tersebut dimulai dari penyampaian pengaduan, identifikasi dan asesmen awal oleh petugas, penentuan kebutuhan layanan, tindak lanjut atau rujukan, hingga pendampingan dan pemantauan terhadap korban.

Dengan mekanisme tersebut, penanganan diharapkan tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi berlanjut sesuai kebutuhan masing-masing korban.

KUSAPPA DILANN sendiri mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu aksesibilitas, inklusivitas, dan responsivitas. Ketiganya menjadi dasar dalam memastikan layanan perlindungan dapat dijangkau seluruh korban tanpa terkecuali.

Selain kekerasan fisik maupun seksual, perhatian dalam rapat tersebut juga diarahkan pada ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang semakin beragam seiring perkembangan teknologi digital.

Kepala Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Kuningan, Nana Suhendra, mengingatkan bahwa kekerasan di ruang digital dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan dan intimidasi daring, penyebaran foto atau video tanpa persetujuan, penguntitan digital (cyberstalking), penyebaran data pribadi (doxing), hingga pemerasan seksual secara daring (sextortion).

Ancaman lainnya adalah manipulasi foto maupun video menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau deepfake yang berpotensi merusak reputasi dan merugikan korban.

Karena itu, Nana mengajak masyarakat meningkatkan literasi digital dengan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Informasi pribadi seperti kata sandi, NIK, alamat rumah, lokasi terkini, dan data rahasia lainnya tidak boleh dibagikan sembarangan.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyebarkan foto, video, maupun informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan.

Apabila terjadi kekerasan digital, korban harus mendapatkan ruang aman untuk melapor tanpa stigma maupun tindakan menyalahkan korban (victim blaming). Kerahasiaan identitas dan data pribadi juga harus menjadi perhatian utama.

Selain itu, bukti digital seperti tangkapan layar, tautan, dan rekaman percakapan perlu disimpan untuk mendukung proses penanganan maupun langkah hukum apabila diperlukan.

Pendampingan terhadap korban juga harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dukungan psikologis, bantuan hukum, hingga perlindungan dari ancaman lanjutan.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan inovasi KUSAPPA DILANN, Pemkab Kuningan berharap penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dapat berjalan lebih optimal.

Pemerintah juga menegaskan bahwa upaya perlindungan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab instansi terkait. Peran keluarga, masyarakat, sekolah, dan seluruh elemen lingkungan diperlukan agar setiap korban berani melapor dan mendapatkan perlindungan yang semestinya.