APBD Dipangkas Seremoni Digenjot, ALAMKU: Ini Efisiensi atau Akal-Akalan?
KUNINGANSATU.COM – Panggung boleh megah, spanduk boleh membentang, rangkaian acara boleh berderet panjang. Tetapi ketika pemerintah berbicara tentang efisiensi, ada satu pertanyaan yang sulit dihindari. Siapa yang sebenarnya membayar semua kemeriahan itu?
Pertanyaan tersebut dilontarkan Inisiator Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU), Yusup Dandi Asih, menyikapi rangkaian Hari Jadi Kabupaten Kuningan ke-528 yang disebut digelar tanpa menggunakan APBD.
Bagi Yusup, frasa tanpa APBD tidak boleh menjadi kalimat penutup. Justru harus menjadi pintu masuk bagi keterbukaan.
“Kalau memang tanpa APBD, buka semuanya. Berapa persen APBD, berapa persen sponsorship, berapa persen CSR dan berapa persen dari sumber lainnya. Kalau APBD nol persen, katakan nol persen. Jangan hanya mengganti sumber uang, tetapi tidak menjelaskan dari mana uang itu berasal,” ujar Yusup, Senin (24/8/2026).
Ia mempertanyakan mekanisme sponsorship yang digunakan untuk menopang berbagai kegiatan Hari Jadi. Menurutnya, ketika ada perusahaan atau pihak ketiga yang memberikan dukungan, publik berhak mengetahui apakah kontribusi tersebut masuk melalui mekanisme resmi atau justru berjalan melalui jalur informal.
“Kalau ada sponsorship, siapa sponsornya? Berapa nilainya? Mekanismenya bagaimana? Apakah melalui Forum CSR Kabupaten Kuningan atau ada mekanisme lain di luar CSR?” katanya.
Pertanyaan itu, kata Yusup, bukan untuk menghalangi partisipasi dunia usaha. Sebaliknya, ALAMKU justru mempertanyakan mengapa kontribusi dunia usaha harus diarahkan kepada kegiatan yang sebagian besar bersifat seremonial apabila masih begitu banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Kalau memang ada CSR dan sponsorship, kenapa tidak diarahkan ke jalan yang rusak, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan atau kebutuhan masyarakat lainnya? Kenapa justru harus banyak terserap untuk seremoni?” ujarnya.
Menurut Yusup, sebuah panggung bisa berdiri hanya beberapa jam, tetapi jalan yang diperbaiki dapat digunakan masyarakat bertahun-tahun. Sebuah acara bisa selesai dalam sehari, sementara ruang kelas yang diperbaiki dapat digunakan anak-anak selama bertahun-tahun.
“Mana yang lebih penting? Panggung yang dibongkar setelah acara selesai atau fasilitas masyarakat yang manfaatnya bertahan bertahun-tahun? Pemerintah harus berani menjawab itu,” katanya.
Yusup juga menyoroti keberadaan Forum CSR Kabupaten Kuningan. Ia mempertanyakan apakah forum tersebut benar-benar berfungsi sebagai ruang koordinasi kontribusi dunia usaha untuk pembangunan masyarakat atau hanya muncul ketika pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan.
“Jangan sampai Forum CSR hanya menjadi tempat mengumpulkan dukungan ketika pemerintah membutuhkan biaya kegiatan. CSR seharusnya punya arah dan manfaat yang jelas. Ada kebutuhan masyarakat yang harus diselesaikan, bukan sekadar kebutuhan seremoni yang harus dibayar,” tegasnya.
Ia meminta Pemkab Kuningan dan Forum CSR membuka daftar perusahaan atau pihak yang memberikan dukungan, bentuk kontribusi serta peruntukannya.
“Kalau perusahaan memberikan CSR, buka. Kalau sponsorship, buka. Berapa nilainya, untuk kegiatan apa, melalui siapa dan siapa yang mengelola. Transparansi seperti itu justru akan melindungi pemerintah dan pihak yang memberikan bantuan,” ujar Yusup.
Lebih jauh, Yusup mengingatkan agar istilah CSR maupun sponsorship tidak menjadi nama lain dari urunan.
Sebab, menurutnya, akan menjadi persoalan jika kontribusi yang disebut sukarela ternyata muncul karena adanya permintaan, tekanan atau kewajiban informal kepada perusahaan, SKPD maupun pihak lainnya.
“Kalau benar-benar sukarela, silakan. Tetapi kalau ada pihak yang merasa harus ikut membiayai karena ada tekanan atau permintaan dari pemerintah, itu harus dipertanyakan. Jangan sampai APBD tidak keluar, tetapi beban pembiayaan justru dipindahkan kepada pihak lain,” katanya.
Yusup juga menilai banyaknya agenda seremonial Hari Jadi perlu dievaluasi. Menurutnya, pemerintah harus berhenti mengukur keberhasilan perayaan dari jumlah panggung, acara dan kemeriahan.
“Jangan sampai Hari Jadi hanya menjadi festival seremoni. Pemerintah harus bertanya, setelah semua acara selesai, apa yang tersisa untuk masyarakat?” ujarnya.
Ia menyebut jalan, sekolah dan fasilitas kesehatan sebagai contoh kebutuhan yang jauh lebih konkret.
“Kalau ada jalan rusak, perbaiki. Kalau ada sekolah yang fasilitasnya kurang, bantu. Kalau fasilitas kesehatan membutuhkan dukungan, prioritaskan. Itu jauh lebih penting daripada sekadar membuat acara yang selesai ketika lampu panggung dimatikan,” katanya.
Menurut Yusup, pemerintah tidak boleh menjadikan keterbatasan APBD sebagai alasan untuk kemudian mengalihkan biaya kegiatan seremonial kepada pihak ketiga.
“Jangan sampai logikanya begini. Karena APBD sedang efisiensi, akhirnya perusahaan diminta membantu membiayai seremoni. Kalau begitu, efisiensinya di mana?” ujarnya.
Bagi ALAMKU, efisiensi bukan sekadar menghilangkan angka dari dokumen APBD. Efisiensi harus terlihat dari keberanian pemerintah memangkas kegiatan yang manfaatnya kecil dan mengutamakan kebutuhan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Efisiensi itu bukan sekadar APBD tidak keluar. Kalau uang tetap keluar dari sumber lain hanya untuk membiayai seremoni, itu namanya memindahkan beban, bukan efisiensi,” tegas Yusup.
Karena itu, ia meminta Pemkab Kuningan membuka seluruh struktur pembiayaan Hari Jadi ke-528 kepada publik.
“Publik jangan hanya diberi tahu acaranya gratis atau non-APBD. Publik harus tahu uangnya dari mana. Karena ketika uang itu digunakan untuk kegiatan pemerintah, pertanggungjawabannya juga menjadi kepentingan publik,” katanya.
Yusup kemudian menutup kritiknya dengan satu kalimat yang menurutnya menggambarkan persoalan utama di balik perayaan Hari Jadi tahun ini.
“Jangan bicara efisiensi jika pejabat masih nyaman di atas panggung yang teduh, sementara rakyat masih kepanasan.”
Menurutnya, Kuningan tidak membutuhkan perayaan yang sekadar meriah. Kuningan membutuhkan pemerintah yang mampu menunjukkan bahwa setiap dukungan, setiap rupiah dan setiap kegiatan benar-benar kembali kepada masyarakat.
“Jangan hanya umur Kuningan yang bertambah. Kalau pemerintah ingin menunjukkan keberhasilan, biarkan manfaatnya yang bertambah. Jangan sampai panggungnya yang teduh, tetapi rakyatnya tetap kepanasan,” pungkas Yusup.***
Tinggalkan Balasan
