Di Aturan Diprioritaskan, di Lapangan BUMDesa Sulit Masuk MBG

KUNINGANSATU.COM,- Keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih tergolong rendah. Kondisi tersebut mendorong para pengelola BUMDesa di Kabupaten Kuningan meminta dukungan regulasi dari pemerintah daerah agar memiliki akses yang lebih terbuka untuk menjadi pemasok bahan baku program nasional tersebut.

Permintaan itu mencuat setelah Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Niken Gandini, mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025 kontribusi BUMDesa sebagai pemasok kebutuhan dapur MBG baru mencapai 1,6 persen. Angka tersebut jauh di bawah keterlibatan koperasi yang sudah mencapai 6,9 persen.

Data tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) daring bertema Membangun Ekosistem Distribusi Kebutuhan Bahan Baku MBG yang digelar Kamis (18/6/2026).

Direktur BUMDesa Bangkit Sejahtera Desa Kapandayan, Muhamad Syafi’i, menilai rendahnya keterlibatan BUMDesa menjadi perhatian serius karena bertolak belakang dengan semangat Program MBG yang mengedepankan pemanfaatan bahan pangan lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu mengambil langkah konkret dengan mendorong adanya kolaborasi yang lebih terbuka antara pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan BUMDesa.

“Ini momen penting. Kami membutuhkan keterbukaan dari pihak SPPG di Kuningan agar BUMDesa bisa ikut berperan dalam menyukseskan program nasional ini,” ujar Syafi’i.

Ia mengungkapkan, sejumlah BUMDesa di Kuningan yang berupaya menjadi pemasok bahan baku MBG kerap mengalami kendala saat menjalin kerja sama dengan pengelola dapur MBG. Alasan yang paling sering muncul adalah persoalan harga yang dinilai tidak sesuai.

Padahal, kata dia, berdasarkan petunjuk teknis dan sistem tata kelola yang diterapkan BGN, BUMDesa memiliki posisi strategis dan menjadi salah satu pihak yang diprioritaskan untuk terlibat dalam ekosistem program tersebut.

“Kalau merujuk pada aturan dan tata kelola BGN, BUMDesa sebenarnya memiliki prioritas. Sistemnya memang dirancang untuk memperkuat ekonomi desa,” katanya.

Syafi’i juga menilai penghentian sementara operasional dapur MBG oleh BGN hingga 12 Juli 2026 dapat menjadi momentum evaluasi dan konsolidasi bagi seluruh pihak yang terlibat.

Menurutnya, masa jeda tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, pengelola SPPG, dan BUMDesa agar terbentuk ekosistem usaha yang saling mendukung ketika program kembali berjalan.

“Jeda operasional ini merupakan waktu yang tepat untuk membangun kesepahaman dan memperkuat ekosistem usaha. Saat dapur MBG kembali beroperasi, semua pihak sudah siap bergerak bersama,” ucapnya.

Senada dengan itu, Ketua Forum BUMDes Kabupaten Kuningan yang juga Direktur BUMDes Mekar Jaya Desa Jagara menilai Program MBG merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh seluruh BUMDesa di Kabupaten Kuningan.

Ia berharap Bupati Kuningan dapat mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang mendorong kerja sama antara pengelola MBG dan BUMDesa sebagai pemasok bahan baku.

Menurutnya, selama ini banyak BUMDesa yang mengaku kesulitan masuk ke dalam rantai pasok MBG karena berbagai kendala teknis di lapangan.

“Karena itu kami berharap ada regulasi yang memberikan kepastian dan dukungan bagi BUMDesa untuk terlibat sebagai pemasok bahan baku MBG. Dengan adanya Perbup, peluang kerja sama bisa lebih terbuka,” katanya.

Ia optimistis keterlibatan BUMDesa dalam Program MBG akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi desa. Selain meningkatkan pendapatan usaha desa, keberhasilan BUMDesa dalam menangkap peluang tersebut juga diyakini dapat memperbesar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Jika peluang ini bisa diraih, BUMDesa di Kuningan akan semakin maju dan mandiri. Dampaknya tidak hanya bagi desa, tetapi juga mendukung pembangunan daerah karena desa memiliki sumber pendapatan yang lebih kuat dan tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Para pengelola BUMDesa berharap dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dapat menjadi jembatan untuk memperkuat peran ekonomi desa sekaligus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis nasional.