GMNI Sampaikan Lima Tuntutan Rakyat, Soroti DPR dan Polri
KUNINGANSATU.COM,- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melayangkan lima tuntutan rakyat terkait kondisi politik dan keamanan yang berkembang di Indonesia. Pernyataan sikap tersebut disampaikan di Jakarta, 29 Agustus 2025, sebagai respon atas situasi sosial-politik yang dinilai menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara.
Dalam rilis resminya, GMNI menilai ada dua persoalan besar yang kini mengemuka. Pertama, kegagalan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat dalam menyerap aspirasi publik. Kedua, maraknya tindakan represif aparat kepolisian dalam merespons ekspresi ketidakpuasan masyarakat. Situasi ini menurut GMNI berpotensi menimbulkan eskalasi ketegangan sosial dan memperlemah kepercayaan rakyat terhadap institusi.
GMNI menyampaikan lima tuntutan yang mereka sebut sebagai Pancatura. Pertama, mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memproses pemecatan Ahmad Sahroni selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem atas pernyataannya yang dinilai provokatif dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan negara.
Kedua, mendesak DPR untuk mengutamakan aspirasi rakyat dengan membuka ruang dialog terhadap penolakan publik, termasuk soal rencana kenaikan tunjangan fantastis DPR yang dinilai menyakiti hati rakyat. Ketiga, meminta Polri bertanggung jawab atas peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, akibat terlindas mobil taktis Brimob. GMNI juga menuntut agar oknum kepolisian yang terlibat segera diberhentikan dari jabatannya.
Tuntutan keempat, GMNI mendorong reformasi di tubuh Polri dengan mengembalikan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan justru menjadi alat penindasan. Kelima, menuntut Polri agar memastikan seluruh jajaran di daerah tidak melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang sedang menyampaikan pendapat melalui demonstrasi.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP GMNI, Risvad Fahlefi, dan Sekretaris Jenderal, Putra Dewa. GMNI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal demokrasi dan menyuarakan kepentingan rakyat.
Tinggalkan Balasan
