Tekan Pengangguran, Pemkab Kuningan Perkuat Bursa Kerja dan Pemagangan 2026

KUNINGANSATU.COM,- Pemerintah Kabupaten Kuningan terus mendorong penguatan ekosistem ketenagakerjaan melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini terlihat dalam kegiatan Sosialisasi Bursa Kerja dan Pemagangan Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kuningan ini dibuka langsung oleh Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, dan diikuti sekitar 200 peserta dari unsur pendidikan, dunia usaha, serta lembaga pelatihan kerja.

Turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan RI, Memey Meirita Handayani, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy, serta jajaran perangkat daerah.

Dalam arahannya, Bupati Dian menegaskan bahwa persoalan pengangguran tidak dapat diselesaikan secara parsial. Menurutnya, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri agar tercipta keselarasan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar.

“Selama ini masih ada kesenjangan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri. Ini yang harus kita perbaiki bersama agar peluang kerja benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kuningan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa peluang kerja di Kuningan ke depan cukup terbuka seiring meningkatnya minat investasi. Pemerintah daerah saat ini tengah menuntaskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta menyiapkan kawasan industri di wilayah timur Kuningan sebagai langkah strategis menarik investor.

“Potensi kebutuhan tenaga kerja ke depan cukup besar. Ini harus kita jawab dengan kesiapan SDM yang kompeten dan siap kerja,” katanya.

Bupati menilai, program pemagangan menjadi salah satu solusi konkret dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, baik dari sisi keterampilan teknis maupun pembentukan karakter kerja.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Menurutnya, kehati-hatian penting untuk mencegah risiko menjadi korban praktik ilegal.

Sementara itu, Sesditjen Binalavotas Kemenaker RI, Memey Meirita Handayani, menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja sangat bergantung pada sektor industri. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

“Pemerintah berperan menyiapkan SDM melalui pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Ke depan, pelatihan harus berbasis demand agar lulusan bisa langsung terserap,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan tingkat penempatan lulusan pelatihan mencapai 80 persen. Selain keterampilan teknis, peningkatan kemampuan nonteknis seperti komunikasi, adaptasi, dan inovasi juga menjadi perhatian penting.

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, menambahkan bahwa pihak legislatif siap mendukung upaya penurunan pengangguran melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Disnakertrans Kabupaten Kuningan, Toto Toharuddin, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal membangun kolaborasi konkret antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri.

Menurutnya, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan berbagai perusahaan dan lembaga pelatihan kerja guna memetakan kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan pasar.

“Kami ingin program yang dijalankan tepat sasaran dan tidak sekadar seremonial. Fokusnya adalah bagaimana tenaga kerja lokal bisa terserap secara maksimal,” katanya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan berdaya saing, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.