Tragedi Venezuela dan Perebutan Supremasi Geopolitik Dunia
KUNINGANSATU.COM,- Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya Cilia Flores oleh pasukan khusus AS pada 3 Januari 2026 memicu ketegangan geopolitik tajam antara AS, China, dan Rusia, terutama karena Venezuela berstatus calon anggota BRICS yang didukung Rusia-China. Interaksi Geopolitik ini melibatkan persaingan atas sumber daya minyak Venezuela, di mana China dan Rusia memiliki investasi besar melalui kontrak ekspor minyak, sementara AS bertindak untuk mengamankan dominasi di Amerika Hemisfer Barat. Dari perspektif hukum internasional, operasi AS dianggap melanggar kedaulatan Venezuela karena dilakukan tanpa persetujuan Caracas.
Ketegangan Geopolitik
Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump melakukan operasi militer untuk menangkap Maduro atas tuduhan narkoba, yang dikecam keras oleh China dan Rusia sebagai agresi hegemonis yang mengancam stabilitas Latin Amerika. China dan Rusia, sebagai pendukung Maduro di PBB, melihat penangkapan ini melemahkan BRICS dan aspirasi Venezuela bergabung, meskipun keanggotaan penuh belum terealisasi akibat veto dari Brasil. Ketegangan ini memperburuk polarisasi global, dengan Rusia menuntut pembebasan Maduro dan istrinya, sementara AS mengklaim operasi sebagai penegakan hukum.
Kerusakan Geoekonomi
China telah menginvestasikan lebih dari 60 miliar dolar di Venezuela sejak tahun 2007, termasuk pinjaman 10-12 miliar dolar yang dibayar dengan ekspor minyak sekitar 610.000 barel per hari, kini terancam blokade AS dan potensi penyitaan aset. Rusia memiliki klaim miliaran barel minyak melalui Roszarubezhneft dan perpanjangan kontrak JV PDVSA hingga 2041 untuk dua ladang minyak mereka. AS berupaya mengalihkan kendali minyak ke perusahaan internasional yaitu Chevron dan memaksa China beralih ke sumber alternatif seperti minyak Iran, yang berpotensi menaikkan harga global.
Analisis Geostrategi
Strategi AS mencerminkan “Monroe Doctrine 2.0” untuk membatasi pengaruh China-Rusia di halaman belakangnya, termasuk mengambil 30-50 juta barel minyak Venezuela senilai 2,75 miliar dolar. China berencana meminimalkan kerugian dengan menempuh cara diplomasi, arbitrase, dan penjualan aset ke Barat, sambil memperkuat narasi anti-hegemoni AS di Global South. Rusia mempertahankan dukungan politik dengan cara melindungi kontrak energi, tetapi kehilangan akses minyak Venezuela yang bisa melemahkan posisi BRICS di kawasan.
Perspektif Hukum Internasional
Penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh AS jelas melanggar Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara lain, karena dilakukan tanpa persetujuan Venezuela atau ekstradisi formal. Pakar hukum internasional menyebutnya sebagai penculikan, bukan penegakan hukum sah. Meskipun AS mengklaim berdasarkan dakwaan narkoba; satu negara tak boleh menegakkan hukumnya di wilayah negara lain berdaulat tanpa izin. Tindakan ini membuka preseden berbahaya bagi intervensi unilateral, di tengah perdebatan legitimasi Maduro pasca-pemilu kontroversial yang menjadikannya sebagai Presiden Venezuela untuk periode ketiga kalinya.
Oleh: Ketua LSM Frontal, Uha Juhana
Tinggalkan Balasan
